Berita

Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia (Kompolnas) melakukan kunjungan kerja ke Kedutaan Besar RI Berlin dalam rangka Pemantauan Pola Pengamanan Pelaksanaan Pemilu Presiden dan DPR 2024 di Jerman, Senin (22/1)/Ist

Politik

Di Jerman, Kompolnas Pantau Pola Pengamanan Pemilu

RABU, 24 JANUARI 2024 | 00:04 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia (Kompolnas) melakukan kunjungan kerja ke Kedutaan Besar RI Berlin dalam rangka Pemantauan Pola Pengamanan Pelaksanaan Pemilu Presiden dan DPR 2024 di Jerman. Kunjungan ini sekaligus studi banding sistem kepolisian Jerman.

Kunjungan dilakukan oleh Albertus Wahyurudhanto, Anggota Delegasi Pudji Hartanto Iskandar, Yusuf Warsyim, Mohammad Dawam, dan Brigjen Pol Musa Ikipson Tampubolon. Diskusi pun dilakukan bersama dengan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Berlin.


Duta Besar RI untuk Jerman, Arief Havas Oegroseno memaparkan gambaran umum sejarah peradaban bangsa Jerman, sistem pemerintahan, potensi ekonomi, industri militer, manufaktur, dan geopolitik. Bahkan, dijelaskan juga kondisi terbaru dampak perang Ukraina-Rusia terhadap dampak global di negara-negara Eropa hingga masalah perang Israel-Palestina.

Duta Besar RI untuk Jerman, Arief Havas Oegroseno memaparkan gambaran umum sejarah peradaban bangsa Jerman, sistem pemerintahan, potensi ekonomi, industri militer, manufaktur, dan geopolitik. Bahkan, dijelaskan juga kondisi terbaru dampak perang Ukraina-Rusia terhadap dampak global di negara-negara Eropa hingga masalah perang Israel-Palestina.

“Terus terang mereka melihat kita, Indonesia dengan posisi strategis dalam penerapan kebijakan politik luar negerinya: politik bebas aktif yang mandiri sebagai kebijakan yang diusungnya, berpengaruh besar terhadap sikap geopolitik mereka dan semakin memacu pada pola perubahan paradigmatik kebijakan mereka,” kata Arief Havas Oegrosen dalam keterangan tertulis, Selasa (23/1).

Terkait proses penyelenggaraan Pemilu 2024, jelasnya, Indonesia telah mendapatkan izin tertulis dari pemerintah Jerman dalam penyelenggaraannya di tiga kota, yakni Berlin, Hamburg, dan Frankfurt.

Perwakilan Kompolnas Pudji Hartanto Iskandar menyarankan agar Polri bekerja sama dengan PPLN untuk betul-betul memperhatikan dan mengantisipasi semua potensi gangguan keamanan pada saat pemungutan suara di seluruh wilayah Jerman.

“Strategi penerapan kebijakan Pola Pengamanan Pemilu di Jerman sudah sangat bagus, dengan melibatkan pengamanan eksternal sebagai bentuk mensikapi solusi adaptasi budaya WNI di Jerman yang diterapkan Duta Besar," kata Pudji.

Sementara itu, Mohammad Dawam berharap diskresi Duta Besar yang sangat positif dalam hal pola pengamanan pemilu dengan melakukan strategi adaptasi kultur budaya setempat. Bahkan, perlu penyempurnaan administrasi dengan mengirim surat resmi kepada KPU RI dan Bawaslu RI agar bisa dijadikan role model bagi negara yang memiliki kemiripan kultur budaya dengan Jerman,

“Agar pemilu di luar negeri berjalan aman dan kondusif. Terlebih khusus PPLN Berlin tidak terdapat unsur pangawas pemilunya, maka harus dipersiapkan seefektif dalam pelaksanaannya maupun proses administrasinya yang ditujukan kepada beberapa pihak terkait,” kata Dawam.

Di sisi lain, Ketua PPLN Roni Susman menjelaskan bahwa metode pemilu di Berlin dilakukan dengan dua cara, yakni pertama pencoblosan langsung di TPS dan pencoblosan melalui pengiriman via Kantor Pos.

“Kami akan betul betul mengantisipasi setiap potensi kecurangan yang mungkin akan terjadi," kata Roni.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya