Berita

Pengamat internasional Ahmad Kholil Hamzah, dalam sebuah video Youtube yang diunggah oleh chanel Hersubeno Point pada Senin, 22 Januari 2024/Repro

Dunia

Lobi Diplomatik Israel Bisa Gol karena Menlu Ad Interim Tidak Kompeten

SELASA, 23 JANUARI 2024 | 14:50 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Penunjukkan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Luar Negeri ad interim dinilai mampu menggoyang arah kebijakan luar negeri Indonesia.

Menurut pengamat internasional Ahmad Kholil Hamzah, Kementerian Luar Negeri RI merupakan salah satu badan yang paling strategis di pemerintahan, bahkan dianggap tangan kanan Presiden.

Oleh sebab itu, Ahmad menilai posisi pengganti Menlu harus ditempati oleh orang-orang yang paham mengenai diplomasi Indonesia di dunia internasional.


"Presiden harus memahami begitu strategisnya Kemlu itu. Sangat sensitif jika menteri ad interim-nya diganti oleh orang yang tidak tahu sama sekali mengenai misi diplomatik," ujar Ahmad dalam sebuah video Youtube yang diunggah oleh chanel Hersubeno Point pada Senin (22/1).

Lebih lanjut, Ahmad mengatakan penunjukkan ad interim terjadi di saat dunia internasional dihadapkan pada kondisi yang tidak stabil, dengan meletusnya perang di Ukraina hingga ketegangan di Jalur Gaza.

Ahmad khawatir jika Menkominfo yang tidak kompeten mampu dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berupaya mengubah haluan kebijakan luar negeri Indonesia.

Dia kemudian merujuk pada kasus Israel. Menurut Ahmad, dengan kapabilitas diplomasi Tel Aviv yang baik, Menkominfo selaku ad interim Menlu bisa saja terpengaruh.

"Israel bisa membujuk Pak Budi untuk mendukung Israel. Kemudian Indonesia diminta untuk mengecam Hamas," jelasnya.

Berdasarkan surat Menlu bernomor 017/BK/01/2024/01 tanggal 17 Januari 2024, Presiden RI Joko Widodo menunjuk Menkominfo sebagai menlu ad interim selama Menlu Retno Marsudi melakukan perjalanan dinas ke luar negeri  pada tanggal 21 s.d. 22 Januari 2024.

Kemenlu mengatakan penunjukkan ad interim sudah biasa dilakukan karena baik Menlu maupun Wamenlu sedang tidak ada di Indonesia.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya