Berita

Pengamat internasional Ahmad Kholil Hamzah, dalam sebuah video Youtube yang diunggah oleh chanel Hersubeno Point pada Senin, 22 Januari 2024/Repro

Dunia

Lobi Diplomatik Israel Bisa Gol karena Menlu Ad Interim Tidak Kompeten

SELASA, 23 JANUARI 2024 | 14:50 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Penunjukkan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Luar Negeri ad interim dinilai mampu menggoyang arah kebijakan luar negeri Indonesia.

Menurut pengamat internasional Ahmad Kholil Hamzah, Kementerian Luar Negeri RI merupakan salah satu badan yang paling strategis di pemerintahan, bahkan dianggap tangan kanan Presiden.

Oleh sebab itu, Ahmad menilai posisi pengganti Menlu harus ditempati oleh orang-orang yang paham mengenai diplomasi Indonesia di dunia internasional.


"Presiden harus memahami begitu strategisnya Kemlu itu. Sangat sensitif jika menteri ad interim-nya diganti oleh orang yang tidak tahu sama sekali mengenai misi diplomatik," ujar Ahmad dalam sebuah video Youtube yang diunggah oleh chanel Hersubeno Point pada Senin (22/1).

Lebih lanjut, Ahmad mengatakan penunjukkan ad interim terjadi di saat dunia internasional dihadapkan pada kondisi yang tidak stabil, dengan meletusnya perang di Ukraina hingga ketegangan di Jalur Gaza.

Ahmad khawatir jika Menkominfo yang tidak kompeten mampu dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berupaya mengubah haluan kebijakan luar negeri Indonesia.

Dia kemudian merujuk pada kasus Israel. Menurut Ahmad, dengan kapabilitas diplomasi Tel Aviv yang baik, Menkominfo selaku ad interim Menlu bisa saja terpengaruh.

"Israel bisa membujuk Pak Budi untuk mendukung Israel. Kemudian Indonesia diminta untuk mengecam Hamas," jelasnya.

Berdasarkan surat Menlu bernomor 017/BK/01/2024/01 tanggal 17 Januari 2024, Presiden RI Joko Widodo menunjuk Menkominfo sebagai menlu ad interim selama Menlu Retno Marsudi melakukan perjalanan dinas ke luar negeri  pada tanggal 21 s.d. 22 Januari 2024.

Kemenlu mengatakan penunjukkan ad interim sudah biasa dilakukan karena baik Menlu maupun Wamenlu sedang tidak ada di Indonesia.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Wacana Penyeragaman Kemasan Bikin Pusing Industri Hasil Tembakau

Selasa, 07 Juli 2026 | 00:08

Komisi IV DPR Siapkan Tim Investigasi Tailing Freeport di Timika

Senin, 06 Juli 2026 | 23:58

MSBI-Apkasi Kolaborasi Kembalikan Kejayaan Sepak Bola RI

Senin, 06 Juli 2026 | 23:36

Korupsi Batu Bara Biang Kerok Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 23:30

75 Persen Kredit Pensiunan Kini Bidik Kegiatan Usaha

Senin, 06 Juli 2026 | 23:07

RUU HAM Masih Lemah Melindungi Hak Perempuan

Senin, 06 Juli 2026 | 22:56

Tukar Pikiran Bola Nasional

Senin, 06 Juli 2026 | 22:45

Survei Terbuka IndexMundi, Burhanuddin Muhtadi Beberkan Cacat Metodologi Riset Online

Senin, 06 Juli 2026 | 22:39

Polri Minta Bandar Narkoba Penyerang Anggota Polres Katingan Serahkan Diri

Senin, 06 Juli 2026 | 22:21

Menaker Pastikan Isu PHK TikTok-Tokopedia Tuntas

Senin, 06 Juli 2026 | 22:20

Selengkapnya