Berita

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bersama Ikatan Mubaligh Indonesia (IMI) Kota Surabaya, Senin (22/1)/Ist

Politik

Di Hadapan Mubalig, LaNyalla Beberkan Bobroknya Sistem UUD 2002

SENIN, 22 JANUARI 2024 | 22:25 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memaparkan peran penting Mubaligh terhadap umat. Menurut LaNyalla, Mubaligh merupakan orang yang menyampaikan ajaran Islam, baik secara lisan maupun tulisan.

Oleh karenanya, Mubaligh menjadi ujung tombak bagi umat dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan.

Termasuk, pesan-pesan keagamaan terkait bagaimana kita sebagai umat Islam ikut andil membangun bangsa dan negara. Sebab, kata LaNyalla, mencintai Tanah Air juga merupakan bagian dari iman.


"Oleh karenanya, saya sampaikan terima kasih kepada Ikatan Mubaligh Indonesia (IMI) Kota Surabaya yang masih memikirkan tentang penguatan sistem bernegara Indonesia, khususnya sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa kita," kata LaNyalla, di hadapan ratusan anggota IMI Kota Surabaya pada kegiatan Serap Aspirasi Masyarakat yang diselenggarakan di Gedung Kadin Jatim, Senin (22/1).

Menurut dia, peran yang diambil oleh para Mubaligh dalam membangun bangsa dan negara dari perspektif teologis merupakan hal yang lumrah. Sebab, Allah SWT telah memerintahkan kepada kita untuk menjaga bumi dari kerusakan. Sebab pada hakikatnya, Senator asal Jawa Timur itu menyebut kita tidak punya hak memiliki bumi ini.

"Maka, kita wajib menjaga dari kerusakan dan tindakan yang melampaui batas. Oleh karena itu, membahas dan membicarakan tentang sistem bernegara atau aturan main dalam menjalankan negara menjadi sangat penting," tutur LaNyalla.

Berbicara aturan main, LaNyalla menyebut tentu saja kita akan membahas konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang merupakan payung hukum tertinggi di semua negara, termasuk Indonesia. Hal ini menurutnya merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk menjaga bumi dari kerusakan.

Satu-satunya agenda yang diusung LaNyalla adalah mengalahkan mazhab individualisme, pragmatisme dan materialisme yang telah menyusup ke dalam sistem bernegara di Indonesia, sejak Undang-Undang Dasar 1945 diubah atau diamandemen pada tahun 1999 hingga 2002 yang lalu.

“Ini penting untuk didengarkan dan dipahami," tegas LaNyalla.

Dia melanjutkan, sebagai sebuah bangsa, Indonesia telah memiliki sistem bernegara tersendiri. Sistem yang paling sesuai dengan watak asli bangsa Indonesia yang super majemuk.

"Sistem tersebut bukanlah nilai-nilai barat yang liberal dan individualistik serta kapitalistik. Tetapi sayangnya, sistem itu kita buang dan kita ganti pada saat Reformasi, hanya karena penyimpangan yang dilakukan Orde Baru," beber LaNyalla.

Padahal seharusnya, yang dilakukan pada saat Reformasi adalah membenahi penyimpangan yang terjadi di era Orde Baru. Bukan sebaliknya, mengganti sistem bernegara. Sebab, kata dia, para pendiri bangsa kita telah melakukan uji tuntas atas semua sistem bernegara, baik ala Barat maupun Timur.

"Sistem ala Barat maupun Timur tak ada yang cocok diterapkan di Indonesia. Maka, para pendiri bangsa kita telah merumuskan sistem sendiri yang berlandaskan Pancasila yakni Demokrasi dan Ekonomi Pancasila. Sistem asli yang lahir dari pemikiran para pendiri bangsa," tegas LaNyalla.

Yang terjadi kemudian, sejak Era Reformasi bergulir, kita merasakan betul bagaimana degradasi moral dan semakin marak terjadi. Oligarki ekonomi dan politik pun semakin menggurita. Pun halnya masyarakat, terjadi polarisasi dan pembelahan yang begitu terasa hingga ke akar rumput.

Kemiskinan struktural dan ketidakadilan terjadi di mana-mana. Juga semakin banyak paradoksal yang kita lihat dan rasakan. Sekali lagi perlu saya sampaikan bahwa bangsa ini sebenarnya sudah punya sistem asli yang tak lagi kita terapkan.

Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Sefdin Syaifudin, Pengamat Ekonomi-Politik Ichsanuddin Noorsy, Pegiat Konstitusi dr Zulkifli S Ekomei, Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto beserta jajaran dan Ketua Kadin Kota Surabaya HM Ali Affandi LNM beserta jajaran. Hadir pula ratusan anggota IMI Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Ainur Rofiq.

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Golkar Berduka, Putri Akbar Tandjung Wafat

Rabu, 11 Maret 2026 | 15:27

Mengenal Bupati Rejang Lebong M Fikri yang Baru Terjaring OTT

Selasa, 10 Maret 2026 | 06:15

Rismon Ajukan RJ Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa: Perjuangan Memang Berat

Kamis, 12 Maret 2026 | 03:14

UPDATE

Prabowo Cap Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis Sebagai Aksi Terorisme

Kamis, 19 Maret 2026 | 20:16

Motif Penyerang Aktivis KontraS Inisiatif atau Perintah Atasan?

Kamis, 19 Maret 2026 | 20:15

Pemerintah Tetapkan Idulfitri 1447 Hijriah Jatuh pada 21 Maret 2026

Kamis, 19 Maret 2026 | 19:51

Pemerintah Siapkan Skema WFH PNS hingga Swasta, Berlaku Usai Idulfitri

Kamis, 19 Maret 2026 | 19:24

Waspada, Ratusan Suspek Virus Campak Ditemukan di Sumut

Kamis, 19 Maret 2026 | 19:20

Hilal 1 Syawal Belum Terlihat di Jawa Barat

Kamis, 19 Maret 2026 | 19:07

Bank Mandiri Berangkatkan Lebih dari 10.000 Pemudik Lebaran 2026

Kamis, 19 Maret 2026 | 19:05

Megawati Curhat ke Prabowo Lawatan di Arab Saudi dan UEA

Kamis, 19 Maret 2026 | 18:42

MUI: Jangan Paksakan Idulfitri Berbarengan

Kamis, 19 Maret 2026 | 18:29

MUI Imbau Umat Tunggu Hasil Sidang Isbat 1 Syawal 1447 H

Kamis, 19 Maret 2026 | 17:41

Selengkapnya