Berita

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bersama Ikatan Mubaligh Indonesia (IMI) Kota Surabaya, Senin (22/1)/Ist

Politik

Di Hadapan Mubalig, LaNyalla Beberkan Bobroknya Sistem UUD 2002

SENIN, 22 JANUARI 2024 | 22:25 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memaparkan peran penting Mubaligh terhadap umat. Menurut LaNyalla, Mubaligh merupakan orang yang menyampaikan ajaran Islam, baik secara lisan maupun tulisan.

Oleh karenanya, Mubaligh menjadi ujung tombak bagi umat dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan.

Termasuk, pesan-pesan keagamaan terkait bagaimana kita sebagai umat Islam ikut andil membangun bangsa dan negara. Sebab, kata LaNyalla, mencintai Tanah Air juga merupakan bagian dari iman.


"Oleh karenanya, saya sampaikan terima kasih kepada Ikatan Mubaligh Indonesia (IMI) Kota Surabaya yang masih memikirkan tentang penguatan sistem bernegara Indonesia, khususnya sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa kita," kata LaNyalla, di hadapan ratusan anggota IMI Kota Surabaya pada kegiatan Serap Aspirasi Masyarakat yang diselenggarakan di Gedung Kadin Jatim, Senin (22/1).

Menurut dia, peran yang diambil oleh para Mubaligh dalam membangun bangsa dan negara dari perspektif teologis merupakan hal yang lumrah. Sebab, Allah SWT telah memerintahkan kepada kita untuk menjaga bumi dari kerusakan. Sebab pada hakikatnya, Senator asal Jawa Timur itu menyebut kita tidak punya hak memiliki bumi ini.

"Maka, kita wajib menjaga dari kerusakan dan tindakan yang melampaui batas. Oleh karena itu, membahas dan membicarakan tentang sistem bernegara atau aturan main dalam menjalankan negara menjadi sangat penting," tutur LaNyalla.

Berbicara aturan main, LaNyalla menyebut tentu saja kita akan membahas konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang merupakan payung hukum tertinggi di semua negara, termasuk Indonesia. Hal ini menurutnya merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk menjaga bumi dari kerusakan.

Satu-satunya agenda yang diusung LaNyalla adalah mengalahkan mazhab individualisme, pragmatisme dan materialisme yang telah menyusup ke dalam sistem bernegara di Indonesia, sejak Undang-Undang Dasar 1945 diubah atau diamandemen pada tahun 1999 hingga 2002 yang lalu.

“Ini penting untuk didengarkan dan dipahami," tegas LaNyalla.

Dia melanjutkan, sebagai sebuah bangsa, Indonesia telah memiliki sistem bernegara tersendiri. Sistem yang paling sesuai dengan watak asli bangsa Indonesia yang super majemuk.

"Sistem tersebut bukanlah nilai-nilai barat yang liberal dan individualistik serta kapitalistik. Tetapi sayangnya, sistem itu kita buang dan kita ganti pada saat Reformasi, hanya karena penyimpangan yang dilakukan Orde Baru," beber LaNyalla.

Padahal seharusnya, yang dilakukan pada saat Reformasi adalah membenahi penyimpangan yang terjadi di era Orde Baru. Bukan sebaliknya, mengganti sistem bernegara. Sebab, kata dia, para pendiri bangsa kita telah melakukan uji tuntas atas semua sistem bernegara, baik ala Barat maupun Timur.

"Sistem ala Barat maupun Timur tak ada yang cocok diterapkan di Indonesia. Maka, para pendiri bangsa kita telah merumuskan sistem sendiri yang berlandaskan Pancasila yakni Demokrasi dan Ekonomi Pancasila. Sistem asli yang lahir dari pemikiran para pendiri bangsa," tegas LaNyalla.

Yang terjadi kemudian, sejak Era Reformasi bergulir, kita merasakan betul bagaimana degradasi moral dan semakin marak terjadi. Oligarki ekonomi dan politik pun semakin menggurita. Pun halnya masyarakat, terjadi polarisasi dan pembelahan yang begitu terasa hingga ke akar rumput.

Kemiskinan struktural dan ketidakadilan terjadi di mana-mana. Juga semakin banyak paradoksal yang kita lihat dan rasakan. Sekali lagi perlu saya sampaikan bahwa bangsa ini sebenarnya sudah punya sistem asli yang tak lagi kita terapkan.

Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Sefdin Syaifudin, Pengamat Ekonomi-Politik Ichsanuddin Noorsy, Pegiat Konstitusi dr Zulkifli S Ekomei, Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto beserta jajaran dan Ketua Kadin Kota Surabaya HM Ali Affandi LNM beserta jajaran. Hadir pula ratusan anggota IMI Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Ainur Rofiq.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya