Berita

Presiden Maladewa yang baru terpilih Mohamed Muizzu saat bertemu Xi Jinping di Beijing pada 10 Januari/Net

Dunia

Merapat ke China, Presiden Mohamed Muizzu Minta Pasukan India Tinggalkan Maladewa dalam Dua Bulan

SENIN, 22 JANUARI 2024 | 12:35 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Presiden baru Maladewa, Mohamed Muizzu, yang dikenal sangat pro-China, telah mengeluarkan permintaan kontroversial kepada pasukan India untuk meninggalkan negara tersebut dalam dua bulan.

Keputusan mengusir aparat India itu memunculkan pertanyaan tentang bagaimana rencana pemerintah negara itu mengatasi terorisme yang terkait dengan ISIS di Maladewa.

Mengutip Bitter Winter, Senin (22/1), Muizzu, yang terpilih pada 2023 dengan kampanye "India Out" mengklaim bahwa hubungan tradisional dengan India telah merugikan negaranya.


Sebaliknya, dia memandang China sebagai mitra strategis yang lebih menguntungkan, terutama setelah mendapatkan dukungan dari Beijing untuk pembangunan infrastruktur, meskipun beberapa orang menggambarkan dukungan itu sebagai "jebakan utang."

“Saat baru terpilih pada 2023, Muizzu melakukan kunjungan kenegaraan pertamanya ke China, di mana ia tinggal selama lima hari dan disambut dengan antusias oleh Presiden Xi Jinping. Muizzu kemudian meminta India menarik pasukan yang dipertahankannya di Maladewa paling lambat 15 Maret mendatang,” tulis Bitter Winter dalam laporannya.

Dalam kampanyenya, Muizzu juga disebut telah menggunakan aspek agama sebagai bagian sentral kampanyenya, dengan mengatakan bahwa mendekatkan diri ke China jauh lebih baik untuk kepentingan Maladewa yang mayoritas beragama Muslim.

Namun, kenyataannya, China juga telah memiliki peran atas genosida terhadap penduduk di Xinjiang, dan Muslim Hui yang beretnis Tiongkok.

Terlepas dari retorika politik, keputusan Muizzu dianggap telah menyisakan ketidakpastian tentang nasib teroris Islam, ISIS dan Al Qaeda yang beroperasi di Maladewa, di tengah catatan buruk negara itu dalam memberantas teroris.

Departemen Luar Negeri AS sebelumnya menetapkan pendukung ISIS dan Al Qaeda di negara tersebut, menyoroti risiko keamanan yang harus dihadapi oleh wilayah tersebut dan mungkin membuka pintu bagi kekacauan regional di Samudera Hindia.

Selain itu, keprihatinan juga tumbuh terkait dampaknya terhadap stabilitas regional, terutama karena keberadaan kelompok teroris yang terkait dengan ISIS dan Pakistan di Maladewa.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya