Berita

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja/RMOL

Politik

Antisipasi Serangan Fajar, Bawaslu Fokus Awasi Kampanye Akbar

SENIN, 22 JANUARI 2024 | 11:34 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Rapat umum atau biasa dikenal kampanye akbar peserta pemilu, dipastikan akan diawasi secara melekat oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan, kerawanan dalam momen kampanye akbar adalah serangan fajar.

Dia menjelaskan, serangan fajar atau politik uang kerap digunakan sebagai strategi peserta pemilu, agar pemilih terpengaruh untuk mencoblos dirinya.


Bagja menuturkan, jajaran pengawas kelurahan dan desa (PKD), dipastikan akan bersiaga di lokasi kampanye akbar yang digelar peserta pemilu.

"Pengawasan dilakukan di dalam dan luar area rapat umum. Misalnya di luar arena untuk mengawasi terjadinya pembagian politik uang," ujar Bagja melalui keterangan di laman bawaslu.go.id, dikutip Senin (22/1).

Namun, demi mencegah kejadian intervensi kepada jajaran pengawas di lapangan, Bagja mengingatkan agar kartu identitas dikenakan.

"Jadi tidak boleh ada pengawas yang tidak memakai tanda pengenal. Supaya keberadaan Bawaslu bisa terlihat. Sehingga masyarakat mengetahui kerja-kerja Bawaslu," sambungnya menegaskan.

Kampanye akbar telah disusun jadwalnya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni dimulai 21 Januari hingga 10 Februari 2024.

Baik partai politik (parpol), calon anggota legislatif (caleg), hingga calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres), dapat menyapa langsung masyarakat dalam jumlah besar dalam kurun waktu itu.

KPU membagi ke dalam 3 zonasi untuk pelaksanaan kampanye akbar tersebut, dari total 38 provinsi se-Indonesia.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya