Berita

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja/RMOL

Politik

Antisipasi Serangan Fajar, Bawaslu Fokus Awasi Kampanye Akbar

SENIN, 22 JANUARI 2024 | 11:34 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Rapat umum atau biasa dikenal kampanye akbar peserta pemilu, dipastikan akan diawasi secara melekat oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan, kerawanan dalam momen kampanye akbar adalah serangan fajar.

Dia menjelaskan, serangan fajar atau politik uang kerap digunakan sebagai strategi peserta pemilu, agar pemilih terpengaruh untuk mencoblos dirinya.


Bagja menuturkan, jajaran pengawas kelurahan dan desa (PKD), dipastikan akan bersiaga di lokasi kampanye akbar yang digelar peserta pemilu.

"Pengawasan dilakukan di dalam dan luar area rapat umum. Misalnya di luar arena untuk mengawasi terjadinya pembagian politik uang," ujar Bagja melalui keterangan di laman bawaslu.go.id, dikutip Senin (22/1).

Namun, demi mencegah kejadian intervensi kepada jajaran pengawas di lapangan, Bagja mengingatkan agar kartu identitas dikenakan.

"Jadi tidak boleh ada pengawas yang tidak memakai tanda pengenal. Supaya keberadaan Bawaslu bisa terlihat. Sehingga masyarakat mengetahui kerja-kerja Bawaslu," sambungnya menegaskan.

Kampanye akbar telah disusun jadwalnya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni dimulai 21 Januari hingga 10 Februari 2024.

Baik partai politik (parpol), calon anggota legislatif (caleg), hingga calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres), dapat menyapa langsung masyarakat dalam jumlah besar dalam kurun waktu itu.

KPU membagi ke dalam 3 zonasi untuk pelaksanaan kampanye akbar tersebut, dari total 38 provinsi se-Indonesia.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya