Berita

Mahfud MD/Repro

Politik

DEBAT PILPRES 2024

Mahfud Minta Persetujuan Cak Imin bahwa Pemerintah Gagal Hentikan Kerusakan Hutan

MINGGU, 21 JANUARI 2024 | 21:49 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia saat ini gagal menghentikan kerusakan hutan dan juga food estate sesuai dengan penilaian Walhi dan Green Peace.  

Ia kemudian bertanya sekaligus meminta persetujuan dari Cawapres Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tetang pernyataannya itu. Ia merujuk pada pertanyaan Presiden Joko Widodo saat Debat Capres tahun 2014.

"Pak Muhaimin, cawapres yang terhormat. Pada tahun 2014 kita berada di posisi yang beda. Saya jadi ketua tim Prabowo dan Pak Imin di tim Pak Jokowi. Ada pertanyaan dari Pak Jokowi pada (saat Debat Capres) tanggal 5 Juli 2014 ke Pak Prabowo. Pertanyaan gini, Pak Prabowo saat ini kita dihadapkan bencana ekologis yang disebabkan oleh kerusakan hutan, laju penggundulan hutan di Indonesia jadi yang tertinggi di dunia," ujar Mahfud, saat Debat Cawapres 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (21/1).


"Nah, saat ini situasinya sama dengan tahun 2014 seperti yang kita diskusikan sejak tadi. Apakah Pak Muhaimin setuju bahwa kita telah gagal menghentikan kerusakan hutan dan juga food estate sesuai dengan penilaian Walhi dan Green Peace?" lanjut Mahfud kepada Cak Imin.

Cak Imin pun menjawab, ia setuju dengan Mahfud bahwa tidak ada keseriusan dari pemerintahan saat ini terhadap kondisi ekologi di Indonesia.

"Saya setuju dengan Pak Mahfud tidak ada keseriusan dan kesungguhan untuk itu bahkan menyediakan pangan nasional saja tidak melibatkan petani, malah melakukan penggundulan hutan dan gagal lagi karena tidak melibatkan masyarakat adat setempat, petani dan merusak keanekaragaman hayati kita," jawab Cak Imin.

Ia pun menyampaikan dengan tegas bahwa ia akan  melakukan pembangunan yang berbasis keberlanjutan. Prinsipnya keadilan ekologi. Menurutnya, jangan pernah keadilan ekologi tidak terlaksana.

Kemudian keadilan iklim dan keadilan antar generasi.

"Komitmen ini termasuk keadilan agraria sosial tidak dijalankan karena tidak ada komitmen dan kesungguhan konstitusi. Sudah ada anggaran, punya UU juga banyak... Sekali lagi, komitmen dan sungguh-sungguh dan tidak abai pada tugas pemerintah. Sehingga ketika AMIN dipercaya, kesungguhan komitmen untuk melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh berpihak pada rakyat dan lingkungan bukan investor atau pengusaha," tutup Cak Imin.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya