Mahfud Minta Persetujuan Cak Imin bahwa Pemerintah Gagal Hentikan Kerusakan Hutan

Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia saat ini gagal menghentikan kerusakan hutan dan juga food estate sesuai dengan penilaian Walhi dan Green Peace.  

Ia kemudian bertanya sekaligus meminta persetujuan dari Cawapres Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tetang pernyataannya itu. Ia merujuk pada pertanyaan Presiden Joko Widodo saat Debat Capres tahun 2014.

"Pak Muhaimin, cawapres yang terhormat. Pada tahun 2014 kita berada di posisi yang beda. Saya jadi ketua tim Prabowo dan Pak Imin di tim Pak Jokowi. Ada pertanyaan dari Pak Jokowi pada (saat Debat Capres) tanggal 5 Juli 2014 ke Pak Prabowo. Pertanyaan gini, Pak Prabowo saat ini kita dihadapkan bencana ekologis yang disebabkan oleh kerusakan hutan, laju penggundulan hutan di Indonesia jadi yang tertinggi di dunia," ujar Mahfud, saat Debat Cawapres 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (21/1).

"Nah, saat ini situasinya sama dengan tahun 2014 seperti yang kita diskusikan sejak tadi. Apakah Pak Muhaimin setuju bahwa kita telah gagal menghentikan kerusakan hutan dan juga food estate sesuai dengan penilaian Walhi dan Green Peace?" lanjut Mahfud kepada Cak Imin.

Cak Imin pun menjawab, ia setuju dengan Mahfud bahwa tidak ada keseriusan dari pemerintahan saat ini terhadap kondisi ekologi di Indonesia.

"Saya setuju dengan Pak Mahfud tidak ada keseriusan dan kesungguhan untuk itu bahkan menyediakan pangan nasional saja tidak melibatkan petani, malah melakukan penggundulan hutan dan gagal lagi karena tidak melibatkan masyarakat adat setempat, petani dan merusak keanekaragaman hayati kita," jawab Cak Imin.

Ia pun menyampaikan dengan tegas bahwa ia akan  melakukan pembangunan yang berbasis keberlanjutan. Prinsipnya keadilan ekologi. Menurutnya, jangan pernah keadilan ekologi tidak terlaksana.

Kemudian keadilan iklim dan keadilan antar generasi.

"Komitmen ini termasuk keadilan agraria sosial tidak dijalankan karena tidak ada komitmen dan kesungguhan konstitusi. Sudah ada anggaran, punya UU juga banyak... Sekali lagi, komitmen dan sungguh-sungguh dan tidak abai pada tugas pemerintah. Sehingga ketika AMIN dipercaya, kesungguhan komitmen untuk melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh berpihak pada rakyat dan lingkungan bukan investor atau pengusaha," tutup Cak Imin.