Dalam upaya memberantas korupsi pertambangan, perikanan ilegal, serta pembalakan liar di dalam negeri, Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3, Mahfud MD, mendorong penyelesaian menyeluruh dari hulu ke hilir.
Menurut pasangan calon dari Ganjar Pranowo itu, maraknya korupsi sumber daya alam dan energi itu salah satunya terjadi karena keterbukaan informasi agraria termasuk kehutanan saat ini masih tertutup.
Dalam debat cawapres keempat yang berlangsung pada Minggu malam (21/1), Mahfud mendorong keterbukaan informasi untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Sebenarnya, persoalan penyelesaian SDA dan energi harus menyeluruh dari hulu ke hilir, keterbukaan informasi agraria termasuk kehutanan..., saya punya pengalaman sidang-sidang tentang masalah ini infonya sangat tertutup,” tegas Mahfud saat menjawab pertanyaan panelis tentang korupsi pertambangan, perikanan ilegal, dan pembalakan liar.
“Siapa yang punya ladang ilegal, datanya gak dibuka. Ketika ditanya, baru ditunjukkan. Jadi penyelesaian ini tidak menyeluruh,” sambung Mahfud.
Padahal, kata Mahfud, keterbukaan informasi tentang penyelesaian masalah tersebut merupakan salah satu standar utama yang harus dilakukan dalam memberantas korupsi.
“Perampasan tanah-tanah rakyat, penyerobotan perkebunan sawit, apa yang terjadi itu permainan buruk. Kalau dikeluarkan satu-satu tidak ada penyelesaian yang menyeluruh, keterbukaan informasi tentang data-data menjadi basis untuk penyelesaian,” tegasnya.
Untuk itu, dalam debat tersebut Cawapres sekaligus Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia itu unjuk kebolehan tentang Satu Peta yang disebut sebagai salah satu rujukan untuk mengatasi masalah tersebut.
