Puluhan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) se-Nusantara Jawa Barat menggelar pernyataan sikap di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat/Ist
Puluhan mahasiswa se-Jawa Barat menggelar pernyataan sikap di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat. Pernyataan sikap itu merupakan kelanjutan kegiatan mimbar sejajar yang diadakan 30 kampus se-Jawa Barat
Koordinator Wilayah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) se-Nusantara Jawa Barat, Khuzaeni mengatakan, gerakan tersebut tercipta karena rangkaian kejadian dan kebijakan di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo.
"Mulai dari banyaknya terjadi praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), penyalahgunaan kekuasaan, Ketua KPK yang jadi tersangka di era Jokowi, dugaan 'endorsement' terhadap salah satu paslon capres-cawapres, dan masih banyak lagi kebobrokan dan pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi," ujar Khuzaeni dalam keterangannya, Sabtu (20/1).
Menurutnya, Indonesia hari ini mengalami kondisi darurat demokrasi dengan mempertontonkan pengangkangan konstitusi demi melanggengkan nepotisme.
"Hal ini merusak demokrasi dengan cara yang seolah demokratis dilakukan oleh Presiden Jokowi. Pemerintahan saat ini berada di era New Authoritarianism yakni tindakan otoriter rezim berlindung dibalik alat negara," kata Khuzaeni.
Rakyat, kata dia, saat ini disuguhkan hal-hal di luar nalar yang dilakukan oleh pemerintah. Pengangkangan konstitusi yang melanggar etika secara terang-terangan dilakukan agar anak presiden dapat melenggang menjadi cawapres dalam Pemilu 2024.
"Berbagai dugaan ketidaknetralan presiden terhadap pemilu merusakan moral dan etika politik mulai dari memasang anak-anaknya menjadi kepala daerah dan ketum partai," kata Khuzaeni.
Era New Authoritarianism tersebut, dikatakan Khuzaeni, harus dihentikan. Pasalnya melihat bagaimana bangsa Indonesia berdarah-darah berjuang untuk reformasi maka nilai-nilai demokrasi harus dijaga.
Sementara itu, Bendahara Wilayah BEM PTNU Jawa Barat, Arip Muztabasani menyebutkan, seluruh stakeholder harus mendengarkan suara generasi muda mahasiswa. DPR RI selaku perwakilan rakyat selayaknya berani dan tegas sebagai lembaga pengawas eksekutif.
"DPR RI harus tegas dalam menanggapi dan harus mempertimbangkan keluhan rakyat selaku kaki tangan rakyat yang berada di pemerintahan," kata Arip
Kampus-kampus di Provinsi Jawa Barat yang menggelar mimbar sejajar menjaga demokrasi dalam Pemilu 2024 diantaranya yakni: STAIMA Banjar, IAI Dharma Indramayu, UNIK Cipasung Tasikmalaya, STIT Sirojulfalah Bogor, STAI Al Muhajirin Purwakarta, STIKIP Yasika Majalengka, Universitas Cipasung Tasikmalaya, IAI Tasikmalaya, Universitas Juanda Bogor, STIKIP Al-Amin Indramayu, STIT Rakeyan Santang Karawang, STHG Tasikmalaya, STAI Al Falah Bandung, STAI Al Azhary Cianjur, dan UIN Cirebon.
Berikutnya, Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya, Universitas Surya Kencana Cianjur, Universitas Nusaputra Sukabumi, STITNU Al Farabi Pangandaran, STAIKU Kuningan, Universitas Al-Ihya Kuningan, BEM PTNU Garut, Institut Pesantren Babakan Cirebon, Universitas Majalengka, BEM PTNU Cirebon, SCOW Tasikmalaya, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, IAI Cirebon, Institut Tekhnologi Muhajirin Al Mutaqin Purwakarta, STKIP NU Indramayu, dan STAI Sayid Sabiq Indramayu.
