Berita

Airlangga Hartarto saat bersilaturahmi dengan Pimpinan Pondok Pesantren Al-Quran Al Falah 2 Nagreg, Kabupaten Bandung/RMOLJabar

Nusantara

Airlangga Luncurkan Gerakan Indonesia Bertadarus Al Quran

SABTU, 20 JANUARI 2024 | 13:47 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto meluncurkan Gerakan Indonesia Bertadarus Al Quran atau 'Gibran' di Pesantren Al Quran Al Falah 2 Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (20/1).

"Hari ini kita me-launching Gerakan Indonesia Bertadarus Al Quran inisiasi para kiai yang sudah dibicarakan dengan Habib Luthfi. Jadi ini soft launching," kata Airlangga diberitakan Kantor Berita RMOLJabar.

Gerakan tersebut merupakan inisiasi Ponpes Al-Falah bersama para kiai untuk merefleksi program Satu Desa Satu Hafiz (Sadesha) yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat saat itu, Ridwan Kamil.


Airlangga yang juga menjabat Menko Perekonomian RI ini memaparkan, gerakan tersebut juga menjadi cerminan perhatian pemerintah terhadap ilmu agama, khususnya Islam yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia.

Pemerintah sendiri telah meluncurkan berbagai program untuk pesantren, salah satunya adalah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 8,9 juta santri dan santriwati di seluruh Indonesia.

"Dari 2.000 ribu santri di Ponpes Al Falah 1 dan 2 ini sekitar 600 siswa mendapatkan dana BOS. Diberikan pemerintah sekitar Rp900 ribu hingga Rp1,5 juta setiap 6 bulan," jelasnya.

Selanjutnya, program dana abadi pesantren di pemerintahan Presiden Jokowi mencapai Rp10 triliun. Airlangga meyakini, berbagai program ini akan dilanjutkan.

"Ke depan melanjutkan berbagai program yang sudah dilaksanakan Pak Jokowi," tegasnya.

Sementara itu, Pengasuh Umum Ponpes Al-Falah 2, KH Cecep Abdullah Syahid menyebut program Sadesha yang digagas Ridwan Kamil telah membantu memberantas buta baca tulis Al Quran di Jawa Barat.

"Ada 6 ribu hafiz yang ditempatkan oleh beliau (Ridwan Kamil) di setiap desa. Ini program yang sangat baik," kata KH Cecep.

Dirinya berharap, program ini bisa berskala nasional, tidak hanya di Jabar, tentunya dengan dukungan pemerintah pusat.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya