Berita

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla/Net

Politik

JK Persilakan Mahfud dan Prabowo Mundur dari Kabinet

SABTU, 20 JANUARI 2024 | 05:36 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pejabat publik yang ikut kontestasi di pemilihan presiden (Pilpres) 2024 seharusnya mundur dari jabatannya untuk menghindari konflik kepentingan.

Namun faktanya Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3, Mahfud MD, hingga kini masih menjabat Menko Polhukam dan Capres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto masih menjabat Menteri Pertahanan.

Hal ini pun disinggung Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla alias JK dalam program Karni Ilyas yang disiarkan tvOne dengan tema "Manuver King Maker Jusuf Kalla di Pusaran Pilpres 2024," pada Jumat malam (19/1).


JK menceritakan pengalamannya yang mundur dari Kabinet Gotong Royong jelang Pilpres 2004 bersama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Saat itu JK menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), sementara SBY menjabat Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

"Kalau zaman saya dulu 2004 bersama Pak SBY kita fair, keluar dulu dari pemerintahan, baru mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres," ungkap JK.

Politikus senior Partai Golkar itu pun berharap langkahnya itu bisa ditiru Mahfud MD dan Prabowo Subianto. Sebab jika berkontestasi namun masih berada di kabinet, hal ini bisa menimbulkan ketidakharmonisan.

"Jadi menurut saya, siapa yang jadi calon, keluar dulu dari pemerintahan bukan cuti," pungkas JK.



Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya