Berita

Aktivis Pro Persatuan dan Kemajuan kumpul di Kantor DPP Persaudaraan 98, Jakarta, Jumat (19/1)/RMOL

Politik

Narasi Pemakzulan Presiden Kacaukan Pelaksanaan Pemilu

JUMAT, 19 JANUARI 2024 | 19:46 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Disinyalir ada pihak-pihak yang tak bertanggung jawab mengembangkan isu pemakzulan untuk membuat kegaduhan di tengah masyarakat.

Aktivis Pro Persatuan dan Kemajuan, Hendarsam Marantoko menuturkan bahwa para pihak yang tak bertanggung jawab ini, sengaja terus-menerus mengembangkan isu-isu tersebut demi menggiring opini publik untuk mengacaukan keadaan.

"Walau tidak terkait pemilu legislatif, namun narasi mengacaukan pelaksanaan pemilu dikaitkan dengan pilpres langsung," ujar pria yang kini aktif sebagai advokat tersebut di Kantor DPP Persaudaraan 98, Jakarta, Jumat (19/1).


"Secara tidak konsisten pihak peserta pemilu tersebut memprovokasi, bahwa pemilu akan curang padahal mereka peserta pemilu dan mempercayai sistem ini," sambungnya.

Menurutnya, mereka menyebarkan isu memakzulkan Presiden sebagai penanggung jawab pelaksanaan pemilu, tetapi mereka kampanye untuk memilih partai dan capresnya dalam pemilu ini.

"Mereka mengatakan tolak dinasti dalam pemilu, padahal mereka tahu dinasti tidak dipilih rakyat apalagi pemilu langsung," jelasnya.

Selain itu, mereka meminta Presiden Jokowi mundur untuk sementara waktu dengan alasan meragukan netralitasnya, padahal mereka tahu itu tidak ada landasan hukum dan mekanismenya.

"Seluruh narasinya tumpang tindih dan tidak konsisten dikembangkan dalam bentuk manipulasi dan distorsi," tutupnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya