Berita

Prresiden Joko Widodo/Ist

Politik

Ini Tiga Faktor Pemakzulan Jokowi Bisa Terjadi sebelum Pemilu

RABU, 17 JANUARI 2024 | 10:31 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Terdapat tiga faktor yang bisa mengakibatkan wacana pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa terjadi sebelum Pemilu 2024 berlangsung.

“Pertama, pemicu itu dapat berupa meningkatnya ketidakpuasan masyarakat atas kinerja pemerintah,” kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (17/1).

Menurut Ray, faktor kedua yang bisa mengakibatkan wacana pemakzulan Jokowi bisa terjadi yaitu karena meningkatnya upaya-upaya ketidaknetralan pemerintah dalam kontestasi Pilpres 2024.


“Ini dapat menimbulkan delegitimasi terhadap hasil pemilu. Yang akan berujung delegitimasi terhadap kekuasaan pemerintah,” ujar aktivis 1998 ini.

Faktor selanjutnya, pemerintah kerap menggunakan pendekatan-pendekatan represif terhadap kebebasan mengemukakan pendapat. Menurutnya, hal ini bisa memicu pemakzulan ayah dari Gibran Rakabuming Raka itu.

“Ketiga, makin banyak warga yang menghadapi proses hukum akibat sikap kritis mereka. Maka, tiga faktor ini dapat menjadi sebab menguatnya tuntutan pemakzulan,” demikian Ray.

Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100 datang menemui Menko Polhukam, Mahfud MD. Mereka mengajukan permintaan pemakzulan Jokowi karena sang presiden dianggap terlalu ikut campur.

Para tokoh itu meminta Pemilu 2024 dilakukan tanpa Presiden Jokowi. Sebab, Kepala Negara dinilai tidak netral usai mengimbau jangan ada serangan personal. Di mana hal ini seolah-olah membuatnya berpihak kepada paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya