Berita

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan/Istimewa

Politik

Sabet Predikat Evaluasi SPBE Sangat Baik, Zulhas: Reformasi Birokrasi Kemendag Membanggakan

SELASA, 16 JANUARI 2024 | 23:59 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kementerian Perdagangan menorehkan prestasi membanggakan setelah berhasil meraih predikat sangat baik dengan memperoleh indeks 4,16 dalam Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2023 yang dikeluarkan tim Asesor SPBE Nasional yang dipimpin Kemen PAN-RB.

Kemendag meraih peringkat ke-6 dari seluruh kementerian dan melampaui target kinerja Sasaran Strategis Sekretaris Jenderal Tahun 2023. Capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya yang mencatatkan indeks sebesar 3,42 atau predikat  baik.

Keberhasilan ini tertuang dalam Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023.


“Capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan pada 2023. Diharapkan keberhasilan ini dapat terus ditingkatkan agar  menjadi lebih baik lagi,” ucap Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, Selasa (16/1).

Kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur capaian penerapan SPBE instansi pusat dan pemerintah daerah agar lebih terpadu, berkelanjutan, akuntabel, dan terintegrasi. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas penerapan SPBE serta pelayanan pemerintah berdasarkan perencanaan strategis, proses bisnis instansi, pemanfaatan  teknologi informasi dan komunikasi (TIK), manajemen SPBE, dan audit TIK.

Penilaian kematangan penyelenggaraan SPBE secara nasional dibagi menjadi 4 kategori utama. Yaitu kebijakan internal  SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan layanan SPBE. Penyelenggaraan SPBE merupakan salah satu indikator dalam  pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik dan Umum yang diwujudkan melalui layanan digital Kementerian Perdagangan.  

Pelaksanaan SPBE harus dievaluasi dan diarahkan agar sesuai dengan tata kelola, arsitektur,  standar, dan keamanan yang berkelanjutan. Penerapan SPBE pada instansi pusat dan daerah menjadi pedoman dan petunjuk dalam optimalisasi platform  layanan digital pemerintah sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna pada 9 Januari 2023.

Mendag Zulkifli Hasan menambahkan, pencapaian indeks kematangan SPBE dengan kategori sangat baik merupakan   penajaman strategi dan program kerja penyelenggaraan SPBE yang dirumuskan Tim Koordinasi SPBE Kementerian Perdagangan.

Tugas tim ini salah satunya adalah melakukan review dan penyesuaian kebijakan internal, pedoman, standar, dan arsitektur SPBE sesuai dengan Peraturan penyelenggaraan SPBE nasional.

“Penyelenggaraan SPBE di Kementerian Perdagangan terus dilakukan perbaikan berkelanjutan di seluruh kategori  utama  penilaian pemantauan dan evaluasi SPBE. Diharapkan Kementerian Perdagangan meraih predikat memuaskan pada penilaian kematangan pada penyelenggaraan SPBE berikutnya,” tutup Mendag Zulkifli Hasan.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya