Berita

Acara ‘Silaturahmi Bersama Ulama dan Tokoh Masyarakat untuk Persatuan dan Perubahan’ di Pondok Pesantren Tahfidz Muallimin, Babakan, Cirebon, Jawa Barat, Selasa (16/1)/Ist

Politik

Kiai-Kiai Top Serukan Netralitas Aparat Negara di Pemilu 2024

SELASA, 16 JANUARI 2024 | 21:52 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Sejumlah ulama kenamaan berkumpul di Pondok Pesantren Tahfidz Muallimin, Babakan, Cirebon, Jawa Barat, Selasa (16/1). Para kiai top itu menyerukan netralitas para aparatur negara dalam menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024 ini.

Hadir dalam acara yang bertajuk ‘Silaturahmi Bersama Ulama dan Tokoh Masyarakat untuk Persatuan dan Perubahan’ itu yakni Pengasuh Ponpes Atsaqofah Jakarta, KH Said Aqil Siraj. Hadir juga Pengasuh Ponpes Almahbubiyah KH Manarul Hidayah, Pengasuh Ponpes Assalafiyah Brebes KH Subhan Mamun, Pengasuh Ponpes Nurul Huda Babakan KH Saefullah Amin, serta Pengasuh Ponpes Al Mizan Majalengka KH Maman Imanulhaq.

Selain nama-nama itu, hadir juga ulama besar lainnya seperti KH Zamzami Amin, KH Marzuki Amin, KH Asep Saefullah Amin, dan beberapa kiai lain se-wilayah 3 Cirebon. Kehadiran mereka dalam acara yang digagas oleh relawan Gapura Amin ini untuk menyerukan pentingnya menjaga kualitas Pemilu dan Pilpres 2024.


Kiai Said Aqil yang diberikan kesempatan menyampaikan pidato kunci mengingatkan kembali pentingnya menjaga kualitas demokrasi. Pasalnya, kata mantan Ketua Umum PBNU itu, demokrasi yang berkualitas akan menghasilkan pemimpin negara yang mampu membawa negara ke dalam kehidupan bangsa yang tenang, tentram, damai serta meningkatnya kesejahteraan serta keadilan.

Begitu pula Kiai Subhan Mamin dan Kiai Manarul Hidayah yang dengan tegas menyerukan akan pentingnya kejujuran dalam kontestasi Pilpres dari para penyelenggara negara dari tingkat presiden sampai kepala desa.

Sementara itu, Kiai Maman, dalam tausiahnya menyampaikan harapannya akan prinsip netralitas yang wajib dijunjung tinggi oleh para aparatur negara. Jangan sampai katanya, publik kehilangan trust terhadap hasil pemilu bila para aparaturnya terkesan condong sebelah.

"Para kiai hari ini berkumpul dengan tujuan yang baik yakni untuk mengingatkan prinsip netralitas yang wajib dipikul oleh aparatur negara. Kita menginginkan pemilu yang damai, publik menginginkan hasil pemilu yang terlegitimasi, salah satu syaratnya yakni para penyelenggara negara tidak partisan," ujar Kiai Maman.

Menurutnya, pemilu dan pilpres kali ini menjadi batu uji bagi para aparatur negara dalam menjaga marwah demokrasi. Sejalan dengan itu, imbuh Kiai Maman, kontestasi politik kali ini juga menjadi alat ukur sejauh mana demokrasi dan dirawat pasca reformasi tahun 1998.

"Perjalanan bangsa kita dalam menjaga alam demokrasi bukan dilalui dengan mudah. Ada darah dan nyawa dari banyak anak bangsa yang menjadi korban. Jangan sampai sejarah itu dicederai bahkan dirusak dengan ketidaknetralan aparat negara pada pesta demokrasi kita," pungkas Kiai Maman.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya