Berita

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah, Jakarta Barat, pada Senin (15/1)/RMOL

Politik

Jokowi Digugat karena Nepotisme, PDIP: Bukan Dugaan Lagi, Sudah Terjadi!

SENIN, 15 JANUARI 2024 | 19:48 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP PDIP merespons santai adanya gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke PTUN atas tuduhan dugaan melakukan nepotisme dalam jabatannya sebagai Kepala Negara oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI).

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa poin gugatan tersebut bukan lagi dugaan. Sebab, praktik nepotisme sudah dipraktikkan oleh Presiden Jokowi.  

“Kalau nepotisme bukan dugaan lagi tapi sudah terjadi,” kata Hasto kepada wartawan di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah, Jakarta Barat, pada Senin (15/1).

Saat disinggung mengenai apakah DPP PDIP bakal memberikan bantuan hukum terhadap Jokowi, Hasto menyatakan bahwa pihaknya ingin memisahkan proses hukum yang betul-betul natural dari masyarakat sipil dengan kepartaian.

“Kami memisahkan ya antara proses hukum karena itu masyarakat sipil yang bergerak, itu juga ada para penegak hukum yang memang digerakkan oleh semangat reformasi, oleh perasaan bagaimana ketika menghadapi suatu penjajahan model baru ala Orde Baru, zaman Pak Harto ketika rakyat pun diculik dan, mereka menyematkan itu,” tuturnya.

Atas dasar itu, Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud MD menilai Kepala Negara harus berbenah diri mumpung masih ada waktu di sisa kepemimpinannya.

“Jadi ini menurut saya masih sebagai suatu instrumen kritik melalui hukum, dan ketika itu kemudian dipahami, masih ada waktu untuk melakukan koreksi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo digugat atas tuduhan dugaan melakukan nepotisme dalam jabatannya sebagai Kepala Negara.

Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat Nusantara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Jumat (12/1).

"Dinasti politik dan nepotisme yang semula hanya ada di lingkaran eksekutif, kini sudah lintas lembaga tinggi, dari lembaga kepresidenan masuk ke lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi," kata Koordinator TPDI, Petrus Selestinus.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Ini Kronologi Perkelahian Anggota Brimob Vs TNI AL di Sorong

Minggu, 14 April 2024 | 21:59

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Rusia Pakai Rudal Siluman Rahasia untuk Bombardir Infrastruktur Energi Ukraina

Jumat, 12 April 2024 | 16:58

Tim Kecil Dibentuk, Partai Negoro Bersiap Unjuk Gigi

Senin, 15 April 2024 | 18:59

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

UPDATE

Pemerintah China-Indonesia Bakal Bentuk Tim Percepatan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Senin, 22 April 2024 | 11:57

Tak Etis, Rapi Endorsement Jokowi ke Paslon 2 Tak Melanggar Hukum

Senin, 22 April 2024 | 11:52

Massa di Patung Kuda

Senin, 22 April 2024 | 11:47

Milisi Irak Tembak Lima Roket ke Pangkalan Militer AS di Suriah

Senin, 22 April 2024 | 11:39

Massa Aksi Tolak Hasil Pemilu Padati Monas

Senin, 22 April 2024 | 11:36

Jokowi Ingin Garuda Muda Melaju Lebih Tinggi Lagi

Senin, 22 April 2024 | 11:27

BRIN Temukan 1 Sesar Aktif Besar di IKN

Senin, 22 April 2024 | 11:27

MK: Pelanggaran Etik KPU Tak Bisa Batalkan Pencalonan Prabowo-Gibran

Senin, 22 April 2024 | 11:18

Dilaporkan ke Polda Metro, Alexander Marwata: Sepertinya Ingin KPK Gaduh

Senin, 22 April 2024 | 11:12

MK Tak Temukan Korelasi Bansos dengan Keterpilihan Prabowo-Gibran

Senin, 22 April 2024 | 11:09

Selengkapnya