Berita

CEO OpenAI Sam Altman/Net

Tekno

Bahas Risiko AI, Ketua DPR AS Bertemu Bos OpenAI Sam Altman

SABTU, 13 JANUARI 2024 | 13:31 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Munculnya teknologi kecerdasan buatan telah menimbulkan sejumlah kekhawatiran, termasuk ketakutan bahwa AI dapat digunakan untuk mengganggu proses demokrasi, meningkatkan penipuan atau menyebabkan hilangnya pekerjaan, dan dampak buruk lainnya.

Untuk itu, Pemerintah Amerika Serikat terus berusaha mencari formula bagaimana mengatur dan mengendalikan teknologi yang semakin populer di masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan termasuk pertemuan antara CEO OpenAI Sam Altman bertemu dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS dari Partai Republik Mike Johnson di Capitol Hill pada Kamis (11/1).


"Keduanya bertemu untuk membahas janji dan risiko AI dan teknologi lainnya," kata kantor Johnson dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (12/1).

"Ketua Kongres percaya bahwa Kongres harus mendorong inovasi, membantu mempertahankan keunggulan kompetitif kita, dan tetap waspada terhadap potensi risiko," lanjutnya.

Sementara itu Altman mengatakan kepada wartawan bahwa mereka membahas upaya untuk menyeimbangkan keuntungan luar biasa ini dan mencari cara untuk memitigasi risiko AI.

"Saya sangat bersemangat untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh proses legislatif," ujarnya.

Pemerintahan Presiden AS dari Partai Demokrat Joe Biden telah menekan anggota parlemen untuk menerapkan peraturan AI.

Namun, Kongres AS yang terpolarisasi, di mana Partai Republik menguasai DPR dan Partai Demokrat, memiliki mayoritas di Senat, hanya mengalami sedikit kemajuan dalam meloloskan peraturan yang efektif.

Pada Oktober 2023, Biden menandatangani perintah eksekutif yang mewajibkan pengembang sistem AI yang menimbulkan risiko terhadap keamanan nasional, ekonomi, dan keselamatan publik AS untuk membagikan hasil uji keamanannya kepada pemerintah federal.

Perintah ini melampaui komitmen sukarela yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan AI tahun ini.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya