Berita

CEO OpenAI Sam Altman/Net

Tekno

Bahas Risiko AI, Ketua DPR AS Bertemu Bos OpenAI Sam Altman

SABTU, 13 JANUARI 2024 | 13:31 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Munculnya teknologi kecerdasan buatan telah menimbulkan sejumlah kekhawatiran, termasuk ketakutan bahwa AI dapat digunakan untuk mengganggu proses demokrasi, meningkatkan penipuan atau menyebabkan hilangnya pekerjaan, dan dampak buruk lainnya.

Untuk itu, Pemerintah Amerika Serikat terus berusaha mencari formula bagaimana mengatur dan mengendalikan teknologi yang semakin populer di masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan termasuk pertemuan antara CEO OpenAI Sam Altman bertemu dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS dari Partai Republik Mike Johnson di Capitol Hill pada Kamis (11/1).


"Keduanya bertemu untuk membahas janji dan risiko AI dan teknologi lainnya," kata kantor Johnson dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (12/1).

"Ketua Kongres percaya bahwa Kongres harus mendorong inovasi, membantu mempertahankan keunggulan kompetitif kita, dan tetap waspada terhadap potensi risiko," lanjutnya.

Sementara itu Altman mengatakan kepada wartawan bahwa mereka membahas upaya untuk menyeimbangkan keuntungan luar biasa ini dan mencari cara untuk memitigasi risiko AI.

"Saya sangat bersemangat untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh proses legislatif," ujarnya.

Pemerintahan Presiden AS dari Partai Demokrat Joe Biden telah menekan anggota parlemen untuk menerapkan peraturan AI.

Namun, Kongres AS yang terpolarisasi, di mana Partai Republik menguasai DPR dan Partai Demokrat, memiliki mayoritas di Senat, hanya mengalami sedikit kemajuan dalam meloloskan peraturan yang efektif.

Pada Oktober 2023, Biden menandatangani perintah eksekutif yang mewajibkan pengembang sistem AI yang menimbulkan risiko terhadap keamanan nasional, ekonomi, dan keselamatan publik AS untuk membagikan hasil uji keamanannya kepada pemerintah federal.

Perintah ini melampaui komitmen sukarela yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan AI tahun ini.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya