Berita

Caleg DPRD DKI Jakarta Nomor Urut 4 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ghozi Zul Azmi/Ist

Politik

Caleg PKS ini Siap Dilempar ke Tempat Sampah Jika Tak Tepati Janji

JUMAT, 12 JANUARI 2024 | 20:04 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Caleg DPRD DKI Jakarta Nomor Urut 4 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ghozi Zul Azmi, yang maju dari Daerah Pemilihan (Dapil) 4 meliputi Kecamatan Pulogadung, Cakung dan Matraman, di Jakarta Timur memiliki program fantastis untuk memikat pemilihnya.

Saat mengunjungi konstituennya di Jalan Pulomas 8 RT 3 RW 11 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, pada Kamis (11/1), dia mengaku siap dilempar ke tempat sampah jika sudah terpilih, namun tidak menepati janjinya.

Salah satu janji yang diungkapkan di hadapan masyarakat adalah memperjuangkan agar di DKI Jakarta tidak ada lagi iuran untuk uang kebersihan.


Padahal, kata Ghozi dalam Perda tentang Pengelolaan Sampah Nomor 3/2013, dijelaskan bahwa fasilitas dan pengelolaan sampah termasuk sarana dan prasarananya itu menjadi kewajiban pemerintah.

“Namun dalam kenyataannya banyak masyarakat yang mengeluhkan setiap bulan mereka masih diberikan kewajiban untuk iuran uang kebersihan,” ujar Ghozi dalam keterangannya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (12/1).

"Tentu saja kalau misalkan ini terwujud, saya terpilih, iuran sampah tidak gratis juga, saya siap dilempar di tempat sampah semuanya. Karena ini keseriusan kita untuk membangun bersama kebijakan keberpihakan kepada masyarakat. Ini yang dibutuhkan masyarakat," ujar politisi muda tersebut,” tambahnya.

Upaya untuk membebaskan warga DKI dari iuran uang kebersihan, lanjut Ghozi didapat berdasarkan hasil blusukan dan mendengar keluhan langsung dari masyarakat yang menjadi konstituennya.

"Iuran kebersihan harus gratis, bukan lima tahun kedepan bahkan selamanya. Bukan hanya di Dapil saya saja di Pulo Gadung, Cakung dan Matraman, tapi diseluruh wilayah DKI Jakarta. Kita melihat sekarang kebijakan yang ada di Pemprov DKI Jakarta, belum pro rakyat. Anggota DPRD nya, Pemerintahnya belum pro rakyat," jelasnya.

Selain iuran uang kebersihan, program yang coba diwujudkan jika terpilih menjadi Anggota DPRD DKI adalah pangan murah, kerjaan mudah dan sehat mudah.

"Ini yg berusaha saya wujudkan dan perjuangkan. Dengan dukungan relawan tentunya," tegasnya.

Hartini (46) ibu rumah tangga yang sudah 20 tahun tinggal di Jakarta mengaku senang jika iuran uang kebersihan bisa gratis. Meski jumlahnya tidak begitu besar, namun kebijakan itu dibutuhkan masyarakat, karena bisa mengurangi beban terutama bagi keluarga tidak mampu.

"Kalau saya iuran sampah sebulan Rp15 ribu sampai Rp20 ribu. Senang kalau gratis, apalagi kalau bisa ada sembako yang murah. Kita tunggu saja semoga anggota DPRD yang terpilih bisa serius memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi suami saya kerjanya hanya serabutan," ujar ibu asal Semarang, Jawa Tengah tersebut.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya