Berita

Ketua DPP PPP Bidang Pemuda Thobahul Aftoni (tengah)/RMOL

Politik

Merasa Dipecah Belah, PPP: Ada Kepanikan Lawan

JUMAT, 12 JANUARI 2024 | 00:21 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua DPP PPP Bidang Pemuda dan Mahasiswa, M. Thobahul Aftoni tegaskan pihaknya tetap istiqomah mendukung pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Menurutnya, oknum partai yang mendukung pasangan calon presiden lain  dianggap sebagai penyelundup.

"Ternyata penyelundupan barang ilegal tak hanya terjadi di dunia bisnis saja namun di tahun politik ini patut juga kita waspadai adanya penyelundupan dukungan politik," kata Aftoni kepada wartawan di Jakarta, Kamis (11/1).


Lebih Lanjut Aftoni mengatakan PPP tetap konsisten terhadap keputusan dukungan pilpres terhadap Ganjar-Mahfud yang sudah diputuskan secara kolektif kolegial melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VIII PPP.

Menurut dia,  Rapimnas itu diikuti oleh pengurus DPP dan seluruh Pimpinan Wilayah PPP se-Indonesia. Oleh karena itu, keputusan itu harus ditaati oleh seluruh kader.

"Jika ada pihak-pihak yang mengatasnamakan PPP mendukung paslon lain berarti itu kader selundupan yang tidak paham AD/ART dan Peraturan Organisasi," ujarnya.

"Adapun Paslon yang menerima barang selundupan berarti tidak mematuhi standar etika politik dan ini bagian dari upaya politik pecah belah," sambungnya.

Aftoni yang juga menjabat sebagai Sekjen Gerakan Pemuda Kabah (GPK) sebagai organisasi sayap partai pemuda siap mengamankan putusan Rapimnas VIII  PPP dan fokus pemenangan Ganjar-Mahfud.

"Elektabilitas Ganjar-Mahfud terus naik. Ada kepanikan lawan sehingga mengadu domba dan panik. Kami yakin Ganjar-Mahfud menang," tegasnya.

Sekjen GPK Aftoni menegaskan  gangguan paslon lain ke internal. PPP menunjukkan adanya kepanikan terhadap kemenangan Ganjar-Mahfud. Mereka melakukan berbagai cara tanpa mempertimbangkan etika politik.

Sebagaimana diketahui, ada oknum pengurus partai yang mengatasnamakan  Pejuang PPP mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Oknum tersebut telah dicabut keanggotaanya sehingga tak berhak membawa panji atau bendera partai kabah,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya