Berita

Tangkapan layar video YouTube Ketua Umum PDIP Megawati Soekatnoputri saat memberikan sambutan di acara HUT ke-51 PDIP/RMOL

Politik

Pidato Megawati di HUT PDIP Jadi Pukulan Politik untuk Jokowi

KAMIS, 11 JANUARI 2024 | 10:57 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat perayaan HUT ke-51 PDIP, dinilai menyindir Presiden Joko Widodo.

"Meskipun sama sekali tidak menyebut nama Jokowi, namun materi-materi pidato Megawati sebenarnya berisi sentilan dan pukulan politik yang dialamatkan pada pribadi Jokowi," kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (11/1).

Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina ini mencontohkan ketika Megawati menjelaskan bahwa penentu capres-cawapres adalah partai politik, bukan yang lain. Menurutnya, hal itu secara tidak langsung dialamatkan ke Jokowi.


"Megawati jelas sedang menyinggung Jokowi, yang telah menggunakan kekuasaan untuk mengutak-atik, cawe-cawe, hingga melemahkan kedaulatan partai-partai politik," kata Khoirul Umam.

Selain itu, lanjut Khoirul Umam, penjelasan Megawati yang memberikan tugas kepada capres-cawapres juga tampaknya ditujukan sebagai klarifikasi tentang konsep "petugas partai" yang belakangan digugat Jokowi.

"Hal itu dikonfirmasi oleh tudingan-tudingan Mega yang protes pada praktik kekuasaan di mana hukum dipermainkan, kekuasaan digunakan secara sewenang-wenang, hingga melanggar etika dan moral politik untuk melanggengkan kekuasaan," kata Khoirul Umam.

"Mega juga mencoba memukul perilaku kekuasaan saat ini dengan menggunakan ekspresi keras "No, no, no!" yang ia ulang tiga kali," tutupnya.



Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya