Berita

Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam kegiatan Tanam Serentak di 427 hektare sawah yang diadakan Serikat Petani Indonesia (SPI) di Desa Sukamulya, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (9/1)./Istimewa

Politik

Partai Buruh Pastikan Kedaulatan Pangan Tak Hanya "Omon-Omon"

RABU, 10 JANUARI 2024 | 07:12 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Partai Buruh berkomitmen untuk tidak hanya "omon-omon" atau ngomong saja soal kedaulatan pangan.

Hal itu disampaikan Presiden Partai Buruh Said Iqbal usai kegiatan Tanam Serentak di 427 hektare sawah yang diadakan Serikat Petani Indonesia (SPI) di Desa Sukamulya, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (9/1).

"Subsidi bukan kepada pabrik-pabrik pupuk dan sentra-sentra benih oleh korporasi. Subsidi itu untuk membangun daulat pangan," kata Said Iqbal.


Salah satu contohnya, SPI telah berhasil mencetuskan kawasan daulat pangan di Tuban, dimana di kawasan tersebut diterapkan agroekologi dan memanfaatkan pupuk kompos dari kandang-kandang sapi di sekitar sawah dialirkan ke sawah-sawah, tidak menggunakan pestisida.

"Kemudian benihnya adalah benih lokal akhirnya hasil yang dicapai adalah tiga kali lipat. Jadi, Partai Buruh bukan sekedar omon-omon. Partai buruh sudah bertindak melalui  inisiatornya Serikat petani Indonesia bukan omon-omon. Jadi, Tuban adalah salah satu proyek percontohan. Hari ini SPI juga memulai di Desa Sukamulya," beber Said.

Untuk itu, Said juga mengatakan jika Partai Buruh menang pemilu, pihaknya akan menyerahkan tanah seluas 12 juta hektare kepada petani untuk kedaulatan pangan dan agroekologi.

"Dan koperasi-koperasi semacam dulu dihidupkan lagi, tapi koperasi ini bukan seperti zaman orde Baru yang mengelola adalah negara dan elite kota yang masuk ke desa. Namun, dioperasi dan dikelola langsung oleh para petani," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum Serikat Petani Indonesia Agus Ruli Ardiansyah menyatakan kawasan daulat pangan harus dikuasai oleh petani, bukan korporasi, ini untuk menjamin kedaulatan para petani.

"Itu menjadi sumber kehidupan petani itu harus dikuatkan dan dilegalkan menjadi upaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Kita wujudkan kedaulatan pangan di negeri ini yang dibangun bukan berdasarkan korporasi, tetapi akan membangun kawasan berbasiskan koperasi-koperasi petani," kata Agus.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya