Berita

Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam kegiatan Tanam Serentak di 427 hektare sawah yang diadakan Serikat Petani Indonesia (SPI) di Desa Sukamulya, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (9/1)./Istimewa

Politik

Partai Buruh Pastikan Kedaulatan Pangan Tak Hanya "Omon-Omon"

RABU, 10 JANUARI 2024 | 07:12 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Partai Buruh berkomitmen untuk tidak hanya "omon-omon" atau ngomong saja soal kedaulatan pangan.

Hal itu disampaikan Presiden Partai Buruh Said Iqbal usai kegiatan Tanam Serentak di 427 hektare sawah yang diadakan Serikat Petani Indonesia (SPI) di Desa Sukamulya, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (9/1).

"Subsidi bukan kepada pabrik-pabrik pupuk dan sentra-sentra benih oleh korporasi. Subsidi itu untuk membangun daulat pangan," kata Said Iqbal.


Salah satu contohnya, SPI telah berhasil mencetuskan kawasan daulat pangan di Tuban, dimana di kawasan tersebut diterapkan agroekologi dan memanfaatkan pupuk kompos dari kandang-kandang sapi di sekitar sawah dialirkan ke sawah-sawah, tidak menggunakan pestisida.

"Kemudian benihnya adalah benih lokal akhirnya hasil yang dicapai adalah tiga kali lipat. Jadi, Partai Buruh bukan sekedar omon-omon. Partai buruh sudah bertindak melalui  inisiatornya Serikat petani Indonesia bukan omon-omon. Jadi, Tuban adalah salah satu proyek percontohan. Hari ini SPI juga memulai di Desa Sukamulya," beber Said.

Untuk itu, Said juga mengatakan jika Partai Buruh menang pemilu, pihaknya akan menyerahkan tanah seluas 12 juta hektare kepada petani untuk kedaulatan pangan dan agroekologi.

"Dan koperasi-koperasi semacam dulu dihidupkan lagi, tapi koperasi ini bukan seperti zaman orde Baru yang mengelola adalah negara dan elite kota yang masuk ke desa. Namun, dioperasi dan dikelola langsung oleh para petani," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum Serikat Petani Indonesia Agus Ruli Ardiansyah menyatakan kawasan daulat pangan harus dikuasai oleh petani, bukan korporasi, ini untuk menjamin kedaulatan para petani.

"Itu menjadi sumber kehidupan petani itu harus dikuatkan dan dilegalkan menjadi upaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Kita wujudkan kedaulatan pangan di negeri ini yang dibangun bukan berdasarkan korporasi, tetapi akan membangun kawasan berbasiskan koperasi-koperasi petani," kata Agus.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Forum Lintas-Generasi Ketuk Pintu KWI Serukan Kebangkitan Moral Bangsa

Rabu, 15 April 2026 | 22:14

Gaduh Motor Listrik, Muncul Desakan Copot Kepala BGN

Rabu, 15 April 2026 | 21:53

BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah dalam 5 Dekade

Rabu, 15 April 2026 | 21:34

Dipimpin Ketum Peradi Profesional, Yuhelson Dikukuhkan Sebagai Guru Besar

Rabu, 15 April 2026 | 21:03

Terbongkar, Bisnis Whip Pink Ilegal Raup Omzet hingga Rp7,1 Miliar

Rabu, 15 April 2026 | 20:51

Pakar dan Praktisi Kupas Tata Kelola Intelijen di Tengah Geopolitik Global

Rabu, 15 April 2026 | 20:42

2,1 Juta Peserta BPJS PBI Kembali Aktif

Rabu, 15 April 2026 | 20:30

Revisi UU Pemilu Bukan Cuma Ambang Batas

Rabu, 15 April 2026 | 20:10

Sejarah Panjang Trem Jakarta dari Masa ke Masa

Rabu, 15 April 2026 | 20:05

Film The Legend of Aang: The Last Airbender Diduga Bocor di X Jelang Tayang Oktober 2026

Rabu, 15 April 2026 | 19:45

Selengkapnya