Berita

Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dan capres nomor urut 1, Anies Baswedan, saat debat capres ketiga/Repro

Politik

Anies Singgung Lahan Prabowo, TKN: Semoga Dapat Hidayah

SELASA, 09 JANUARI 2024 | 18:16 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Persoalan ratusan ribu hektare lahan yang dimiliki calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, yang disinggung calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, pada debat ketiga membuat Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran cukup meradang.

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menjelaskan lahan yang dimaksud Anies seluas 340 ribu hektare itu bukan lahan milik pribadi Prabowo.

"Itu lahan negara dalam bentuk HGU yang dikelola perusahaan. Pemegang sahamnya salah satunya Pak Prabowo. HGU merupakan tanah negara yang dikelola swasta agar produktif untuk kepentingan rakyat. Sebab negara tidak mungkin mengelola secara produktif semua," terang Nusron kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (9/1).


Nusron menuturkan, lahan milik negara itu ada yang dikelola PT, koperasi, dan warga sesuai kemampuan. Prabowo salah satu pemegang saham perusahaan turut serta untuk membangun lahan negara.

"Kata kuncinya adalah mampu melakukan produktivitas. Kalau mangkrak dan dianggap tidak produktif akan dicabut izinnya dan dikembalikan ke negara. Biasanya HGU dikelola selama 25-30 tahun," katanya.

"Jadi itu bukan tanah pribadi, punya negara dikelola perusahaan," imbuhnya.

Politikus Partai Golkar ini menambahkan, perusahaan itu dibuat oleh Prabowo puluhan tahun sebelum menjabat sebagai Menhan.

Pertimbangannya, melalui perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI), ribuan lahan tersebut terjaga dari incaran perusahaan asing.

"Apa tidak boleh Pak Prabowo punya perusahaan berbisnis secara benar untuk kepentingan ekonomi nasional? Kok Mas Anies jadi sentimentil gitu ya. Semoga Pak Anies paham, mendapat hidayah kesadaran," tutupnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya