Berita

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani/Ist

Bisnis

Bahas Rekrutmen PNS 2024, Menteri PANRB Temui Sri Mulyani Pekan Ini

SENIN, 08 JANUARI 2024 | 12:01 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Setelah Presiden Jokowi mengumumkan rekrutmen besar-besaran calon aparatur sipil negara (CASN) 2024, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan bertemu dengan seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah, pekan ini.

Hal itu ditujukan untuk mengkoordinasikan rekrutmen CASN 2024. Pemerintah sendiri menjaring 2,3 juta ASN tahun ini, karena banyak yang akan pensiun.

Dari beberapa lembaga yang diajak kerja sama, Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, akan berembuk dengan Menteri Keuangan, membahas pembiayaan CASN 2024 secara efisien dan efektif.


"Setelah koordinasi dengan Menteri Keuangan, Kementerian PANRB nantinya menetapkan semua detail teknis rekrutmen ASN secara nasional untuk 2024," jelas Anas, lewat pernyataan resmi, Senin (8/1).

"Kita dorong agar instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, memanfaatkan alokasi formasi secara baik, agar reformasi birokrasi bisa benar-benar terwujud secara optimal," tambahnya.

Lebih lanjut Anas menegaskan, tahun ini pemerintah memberi alokasi cukup besar bagi fresh graduate untuk mengikuti seleksi, baik dosen, guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis termasuk di dalamnya talenta digital, dan banyak sektor penting lainnya.

Formasi CPNS yang dapat dilamar fresh graduate sebanyak 690.822 formasi.

"Talenta-talenta baru baru itu, selain agar berdampak dan mengakselerasi ekonomi nasional, yang penting adalah agar akuntabilitas birokrasi semakin bagus. Talenta digital dan formasi baru kita dorong agar dapat memperkuat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)," lanjutnya.

Anas pun kembali menjelaskan, pengadaan ASN dilaksanakan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak dipungut biaya.

Dengan tujuan dan prinsip itukualitas dan kuantitas ASN diharapkan lebih terukur dan terstandar di seluruh Indonesia.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya