Berita

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani/Ist

Bisnis

Bahas Rekrutmen PNS 2024, Menteri PANRB Temui Sri Mulyani Pekan Ini

SENIN, 08 JANUARI 2024 | 12:01 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Setelah Presiden Jokowi mengumumkan rekrutmen besar-besaran calon aparatur sipil negara (CASN) 2024, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan bertemu dengan seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah, pekan ini.

Hal itu ditujukan untuk mengkoordinasikan rekrutmen CASN 2024. Pemerintah sendiri menjaring 2,3 juta ASN tahun ini, karena banyak yang akan pensiun.

Dari beberapa lembaga yang diajak kerja sama, Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, akan berembuk dengan Menteri Keuangan, membahas pembiayaan CASN 2024 secara efisien dan efektif.


"Setelah koordinasi dengan Menteri Keuangan, Kementerian PANRB nantinya menetapkan semua detail teknis rekrutmen ASN secara nasional untuk 2024," jelas Anas, lewat pernyataan resmi, Senin (8/1).

"Kita dorong agar instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, memanfaatkan alokasi formasi secara baik, agar reformasi birokrasi bisa benar-benar terwujud secara optimal," tambahnya.

Lebih lanjut Anas menegaskan, tahun ini pemerintah memberi alokasi cukup besar bagi fresh graduate untuk mengikuti seleksi, baik dosen, guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis termasuk di dalamnya talenta digital, dan banyak sektor penting lainnya.

Formasi CPNS yang dapat dilamar fresh graduate sebanyak 690.822 formasi.

"Talenta-talenta baru baru itu, selain agar berdampak dan mengakselerasi ekonomi nasional, yang penting adalah agar akuntabilitas birokrasi semakin bagus. Talenta digital dan formasi baru kita dorong agar dapat memperkuat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)," lanjutnya.

Anas pun kembali menjelaskan, pengadaan ASN dilaksanakan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak dipungut biaya.

Dengan tujuan dan prinsip itukualitas dan kuantitas ASN diharapkan lebih terukur dan terstandar di seluruh Indonesia.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

UPDATE

Board of Peace: Pergeseran Rational Choice ke Pragmatisme Politik

Sabtu, 21 Februari 2026 | 03:45

Ketua BEM UGM Dituduh LGBT Hingga Sering Nyewa LC

Sabtu, 21 Februari 2026 | 03:25

Kawasan Industri Jateng Motor Baru Transformasi Ekonomi Nasional

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:58

Ustaz Adi Hidayat Sambangi Markas Marinir

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:42

Ketua BEM UGM: Semakin Ditekan, Justru Kami Semakin Melawan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:26

Praktisi Hukum: Pasal 2 dan 3 UU Tipikor Bisa jadi Alat Kriminalisasi Pengusaha

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:06

PBNU dan Majelis Alumni IPNU Peroleh Wakaf Alquran di Bulan Ramadan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:45

Kejagung Tegaskan Hukuman Mati ABK di Kasus Narkoba sesuai Fakta Hukum

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:30

Mantan Danyon Sat 71.2 Kopassus Jabat Dandim 0509 Kabupaten Bekasi

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:15

KPK Bakal Kulik Dugaan Aliran Uang Suap Importasi ke Dirjen Bea Cukai

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:00

Selengkapnya