Berita

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani/Ist

Bisnis

Bahas Rekrutmen PNS 2024, Menteri PANRB Temui Sri Mulyani Pekan Ini

SENIN, 08 JANUARI 2024 | 12:01 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Setelah Presiden Jokowi mengumumkan rekrutmen besar-besaran calon aparatur sipil negara (CASN) 2024, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan bertemu dengan seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah, pekan ini.

Hal itu ditujukan untuk mengkoordinasikan rekrutmen CASN 2024. Pemerintah sendiri menjaring 2,3 juta ASN tahun ini, karena banyak yang akan pensiun.

Dari beberapa lembaga yang diajak kerja sama, Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, akan berembuk dengan Menteri Keuangan, membahas pembiayaan CASN 2024 secara efisien dan efektif.


"Setelah koordinasi dengan Menteri Keuangan, Kementerian PANRB nantinya menetapkan semua detail teknis rekrutmen ASN secara nasional untuk 2024," jelas Anas, lewat pernyataan resmi, Senin (8/1).

"Kita dorong agar instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, memanfaatkan alokasi formasi secara baik, agar reformasi birokrasi bisa benar-benar terwujud secara optimal," tambahnya.

Lebih lanjut Anas menegaskan, tahun ini pemerintah memberi alokasi cukup besar bagi fresh graduate untuk mengikuti seleksi, baik dosen, guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis termasuk di dalamnya talenta digital, dan banyak sektor penting lainnya.

Formasi CPNS yang dapat dilamar fresh graduate sebanyak 690.822 formasi.

"Talenta-talenta baru baru itu, selain agar berdampak dan mengakselerasi ekonomi nasional, yang penting adalah agar akuntabilitas birokrasi semakin bagus. Talenta digital dan formasi baru kita dorong agar dapat memperkuat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)," lanjutnya.

Anas pun kembali menjelaskan, pengadaan ASN dilaksanakan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak dipungut biaya.

Dengan tujuan dan prinsip itukualitas dan kuantitas ASN diharapkan lebih terukur dan terstandar di seluruh Indonesia.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya