Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan dan Capres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto/Rep
Gaji prajurit TNI-Polri di masa pemerintahan Menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi), dinilai tak lebih baik daripada masa pemerintahan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Hal tersebut diungkap Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 1, Anies Baswedan, dalam debat ketiga yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Hall Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu malam (7/1).
"Jadi TNI, Polisi kita semua bekerja luar biasa di lapangan, kita harus memberikan rasa hormat dan terima kasih, karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat," kata Anies.
"Tapi di sisi kebijakan, menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya naik 3 kali," sambungnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mendapati informasi, gaji prajurit TNI-Polri akan naik pada tahun depan. Namun menurutnya, ada dugaan hal tersebut dikarenakan ada tujuan politik.
"Akan naik lagi tahun depan, karena menjelang pemilu mungkin, (jadi) naik gajinya," ungkap Anies.
Namun, di sisi lain dia melihat kesejahteraan prajurit TNI-Polri tidak dipikirkan dengan serius. Sebagai contoh, dia membandingkan kenaikan tunjangan kinerja (Tukin) antarkementerian yang berbeda di era pemerintahan Presiden Jokowi.
"Hanya 80 persen (naiknya tukin prajurit TNI-Polri di era Jokowi). Tapi lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR, menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka," tuturnya.
Selain itu, dia juga menyinggung soal perhatian Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terhadap prajurit TNI.
"Lalu kita lihat tadi, alutsista yang bekas, yang resikonya keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy," sesalnya.
Dari yang dinilai tersebut, Anies memberikan skor rendah untuk rapor kerja kesejahteraan prajurit-prajurit TNI-Polri.
"Karena itu menurut saya skornya di bawah 5," demikian Anies menambahkan.
