Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo/Rep
Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi pertanyaan sub tema mengenai tumpang tindih regulasi pada institusi keamanan di Indonesia saat debat ketiga di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu malam (7/1).
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu langsung memberi contoh mengenai tumpang tindih institusi yang ada di laut.
“Membereskan tumpang tindih itu harus dimulai dari pemimpin yang punya komitmen untuk membereskan yaitu pemimpin tertinggi, siapa itu? Presiden. Kalau kita bicara pertahanan di laut, maka sekian lembaga yang ngurus laut harus disatukan dalam sebuah wadah coast guard,” ungkap Ganjar
Polemik ini memang terjadi sudah lama. Munculnya Bakamla sebagai lembaga yang digadang-gadang menjadi Indonesia Coast Guard pun tak semulus dengan apa yang diharapkan.
Saat ini Bakamla seperti lembaga yang tanpa taji dan taring dalam memimpin penegakan hukum di laut. Peran lembaga ini hampir tak terlihat.
Lembaga yang dilegitimasi oleh UU No.32/2014 tentang Kelautan itu masih kurang di sana sini.
Di sisi lain, dalam UU No.17/2008 tentang Pelayaran juga mengamanatkan berdirinya Penjaga Laut dan Pantai. Fungsi itu saat ini diambil perannya oleh Kesatuan Penjaga Laut dan pantai (KPLP) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.
“Tumpang tindih regulasi perlu pertama harmonisasi, kedua sinkronisasi. Dan jika tidak ada keputusan, maka pemimpin tertinggi harus berani mengambil keputusan.
Itu dalam tataran eksekutif, sementara dalam tataran penyusunan undang-undang bersama DPR, Ganjar menyarankan agar perlunya pendekatan secara regulatif.
“Kecuali kita mesti berbicara dengan DPR, kita harus berbicara dalam tingkat regulatif,” pungkasnya.
Memang sudah menjadi wacana lama adanya omnibus law UU Keamanan Laut. hal itu sempat masuk menjadi program legislasi nasional beberapa tahun terakhir. Namun urung terlaksana hingga saat ini.
Pernyataan Ganjar itu soal penyatuan institusi di laut menjadi wada coast guard tak mendapat respons secara spesifik dari kedua capres lainnya.
Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan hanya menanggapi perlunya formulasi ancaman selama beberapa tahun ke depan. Sementara Capres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto lebih banyak setuju dengan pernyataan Ganjar.
