Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Temu Wicara bersama Penerima Bantuan Pangan Beras di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (5/1)/Ist

Politik

Menko Airlangga: Penyaluran Bantuan Pangan Tepat Sasaran dan Lancar

SABTU, 06 JANUARI 2024 | 21:23 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemerintah menyiapkan dua skema bantuan sosial untuk membantu masyarakat  di tengah dampak anomali cuaca El Nino, yang menyebabkan penurunan produktivitas pangan dan berakibat pada kenaikan harga.

Dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bantuan diberikan untuk melindungi masyarakat miskin yang rentan terhadap dampak kenaikan harga dan menjaga inflasi nasional.

"Pemerintah kasih 2 program yaitu bantuan langsung tunai dalam bentuk uang. Selain itu juga bantuan pangan beras kepada 22 juta keluarga penerima manfaat," ujar Airlangga Hartarto dalam Temu Wicara bersama Penerima Bantuan Pangan Beras di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (5/1).


Pada kesempatan tersebut, Airlangga menyerahkan bantuan pangan beras secara simbolis kepada 5 kelompok penerima manfaat (KPM), serta meninjau langsung loket penyaluran di Kantor Kelurahan Pabuaran yang difasilitasi oleh PT Pos Indonesia.

Adapun total alokasi bantuan pangan beras tahun 2024 untuk Kabupaten Bogor yakni bagi 388.220 KPM dan Kota Bogor bagi 83.177 KPM sebesar 10 kilogram beras per KPM.

"Kita masih memberikan bantuan beras yang 10 kilo nanti diupayakan sampai bulan Juni dan sekarang sudah diputuskan sampai bulan Maret," kata Airlangga.

Ketua Umum Partai Golkar itu juga mengatakan bahwa masyarakat merasa sangat terbantu dengan bantuan ini terutama dalam meningkatkan daya beli masyarakat yang akan mendorong perekonomian.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Perum Bulog, PT Pos Indonesia, yang membuat program ini berjalan dengan lancar dan juga tepat sasaran," pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya