Berita

Ketua Presidium Pusat PPI Anas Urbaningrum bersama Kapimda PPI Wilayah Jawa Barat, Ahmad Baehaqi Al Abrori (kanan)/Ist

Politik

PPI Jabar Kritisi Rencana Prabowo Impor 1,5 Juta Sapi

SABTU, 06 JANUARI 2024 | 00:17 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Ketua Pimpinan Daerah Perhimpunan Pergerakan Indonesia (Kapimda PPI) Wilayah Jawa Barat (Jabar), Ahmad Baehaqi Al Abrori mempertanyakan program impor 1,5 juta sapi oleh pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Baehaqi yang juga penggiat koperasi susu di Lembang, program tersebut menunjukkan tidak ada analisis yang jelas dari Prabowo terhadap persoalan susu dan tata niaganya.

“Itu tidak sesuai dengan komitmen yang selama ini ditunjukkan oleh Prabowo untuk mendukung kepentingan rakyat Indonesia khususnya peternak lokal,” kata Ahmad Baehaqi dalam keterangannya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (5/1).

Dia menunjukkan bukti, wacana dan ide Prabowo impor 1,5 juta sebagai perencanaan yang tidak jelas.

“Itu menggunakan analisa ngawur, dengan menunjukkan bukti bahwa Kementerian Pertanian belum mencabut tentang larangan membeli daging sapi dari India dan Brazil sampai sekarang. Alasan dari larangan itu adalah masih adanya wabah penyakit mulut dan kuku di sana,” jelasnya.

Ahmad Baehaqi yang juga penggiat ternak ini menegaskan secara kualitas bibit, sapi perah India dan Brazil jauh lebih rendah kualitasnya dibanding kualitas sapi perah yang ada di indonesia,

“Jika Capres 02 Prabowo Subianto memaksakan jutaan impor sapi perah dari India, maka peternakan kita akan mundur beberapa dekade dan bisa mengalami kehancuran,” ungkapnya.
   
Lanjut dia, wacana  impor bibit sapi perah ini juga tidak jelas menggunakan  lembaga dan simpul produksi apa yang akan menanganinya.

"Apa akan ditangani food estate, atau mendorong BUMN pangan, atau IPS (industri pengolah susu) atau koperasi?" tanya Ahmad Baehaqi.

Dia meminta daripada sibuk membuat wacana impor sapi dari luar lebih baik melakukan beberapa hal guna menopang pembagian susu gratis.

“Gerakkan pemerintah bersama koperasi untuk mengadakan proses pembesaran bibit yang pedetnya dihasilkan dari peternak rakyat. Selain pertimbangan kesehatan hewan juga agar devisa negara bisa dihemat,” ungkapnya lagi.

Kemudian, dia menegaskan perlunya mengadakan pembatasan impor susu skim oleh industri pengolah susu atau IPS.

“Data di Jatim (Jawa Timur), peternak ambyar karena banyak susu peternak tidak diserap IPS,” beber dia.

Masih kata Ahmad Baehaqi, pembagian susu harus libatkan industri susu yang dibangun koperasi, agar lembaga koperasi tumbuh sampai final produk.

“Bentuk komitmen hilirisasi pangan berbasis koperasi, apalagi kabarnya Prabowo adalah Ketua Dewan Pembina Dekopin yang seharusnya memberdayakan koperasi khususnya koperasi peternak susu, bukan membunuhnya,” seloroh dia.

Dia menegaskan kembali agar jangan sampai ide dan gagasan menambah populasi sapi hanya menguntungkan importir atau malah para pemburu rente sesaat yang juga ikut menyuburkan praktik korupsi lagi.

“Akhirnya pembagian susu diserahkan lagi ke Industri pengolahan susu atau IPS lagi. Sedangkan rakyat, khususnya jutaan peternak gigit jari atas program yang sudah terlanjur dibiayai negara puluhan atau sampai ratusan triliun ini,” pungkasnya.

Pada pemberitaan sebelumnya, Capres Nomor urut 2, Prabowo Subianto mengutarakan niat tersebut saat menghadiri diskusi PWI di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Kamis (4/1).

“Jadi, kita mungkin harus impor 1 juta atau 1,5 juta sapi. Dalam dua tahun dia akan melahirkan, kita akan punya 3 juta. Kira-kira begitu strategi kita," kata Prabowo.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Waspadai Partai Cokelat, PDIP: Biarkan Rakyat Bebas Memilih!

Rabu, 27 November 2024 | 11:18

UPDATE

Pengusaha Kecewa UMP Naik 6,5 Persen, APINDO Peringatkan Risiko PHK

Sabtu, 30 November 2024 | 13:54

Upah Naik Turunkan Kriminal

Sabtu, 30 November 2024 | 13:39

Tiongkok Ancam Ambil Tindakan jika AS Makin Keras Soal Ekspor Chip

Sabtu, 30 November 2024 | 13:37

Pakar Sarankan Pemerintah Prabowo Jalankan 5 Prinsip Ekonomi Hijau Syariah

Sabtu, 30 November 2024 | 13:14

Harga Emas Dunia Jatuh Hingga 2 Persen Selama Sepekan

Sabtu, 30 November 2024 | 13:01

100 Warga Gaza Tewas dalam Tiga Hari Serangan Israel

Sabtu, 30 November 2024 | 12:42

PPATK: 80 Persen Pemain Judol Transaksi di Bawah Rp100 Ribu

Sabtu, 30 November 2024 | 12:35

BOT: Ekonomi Membaik pada Oktober, Dipicu Sektor Pariwisata dan Ekspor

Sabtu, 30 November 2024 | 12:28

OJK Cabut Izin Usaha Bank BPRS Kota Juang Perseroda Aceh, Gara-gara Ini

Sabtu, 30 November 2024 | 12:19

Ternyata Ini Faktor Rendahnya Partisipasi Pemilih di Pilkada 2024

Sabtu, 30 November 2024 | 12:06

Selengkapnya