Berita

Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka/Net

Politik

Prabowo Usung “Politik Tetangga Baik”, Apa Itu?

KAMIS, 04 JANUARI 2024 | 17:35 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Gagasan "Politik Tetangga Baik" akan diterapkan Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto jika terpilih menjadi Presiden Indonesia pada 2024.

Politik Tetangga Baik nantinya akan meneruskan tradisi politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, menghindari aliansi geopolitik, dan membangun hubungan harmonis dengan semua negara.

Gagasan ini diharapkan bisa menciptakan suasana kondusif, stabilitas serta mendukung tujuan pembangunan ekonomi nasional.


Prinsip politik luar negeri ini akan dipertahankan dan dikembangkan dengan tetap menempatkan Indonesia sebagai negara nonblok.

"Prinsip politik luar negeri Indonesia tidak berpihak pada blok manapun. Saya berkomitmen untuk meneruskan dan memperjuangkannya. Ini bukan tradisi semata, tetapi keinginan rakyat Indonesia," kata Prabowo dikutip dari kanal YouTube CSIS, Kamis (4/1).

Lantas, Apa itu Politik Tetangga Baik?

Merujuk keterangan tim kampanye Prabowo-Gibran, Politik Tetangga Baik atau Good Neighbor Policy adalah prinsip dalam politik luar negeri untuk menciptakan hubungan harmonis, saling menguntungkan, dan damai dengan negara-negara tetangga serta negara lain di dunia.

Konsep ini mengedepankan kerja sama, saling menghormati kedaulatan, dan menghindari konflik serta intervensi yang tidak perlu.

Ini merupakan strategi diplomasi yang diadopsi oleh pemerintahan Presiden AS, Franklin Roosevelt dalam meningkatkan hubungan negara-negara Amerika Latin. Meski konsep ini awalnya dipelopori oleh politikus abad ke-19, Henry Clay, dengan istilah Tetangga Baik, Roosevelt yang memperkenalkannya sebagai doktrin resmi.

Implementasi di Indonesia, Politik Tetangga Baik terdiri dari serangkaian strategi dan prinsip yang mencerminkan komitmen negara terhadap kemerdekaan, kedaulatan, dan kerja sama internasional.

Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif, menolak bergabung dengan blok kekuatan manapun, dan menjalin hubungan yang baik dengan semua negara untuk menjaga kedaulatannya.

Indonesia juga aktif dalam diplomasi untuk menyelesaikan konflik, baik domestik maupun internasional, sering berperan sebagai mediator yang netral.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya