Berita

Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka/Net

Politik

Prabowo Usung “Politik Tetangga Baik”, Apa Itu?

KAMIS, 04 JANUARI 2024 | 17:35 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Gagasan "Politik Tetangga Baik" akan diterapkan Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto jika terpilih menjadi Presiden Indonesia pada 2024.

Politik Tetangga Baik nantinya akan meneruskan tradisi politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, menghindari aliansi geopolitik, dan membangun hubungan harmonis dengan semua negara.

Gagasan ini diharapkan bisa menciptakan suasana kondusif, stabilitas serta mendukung tujuan pembangunan ekonomi nasional.


Prinsip politik luar negeri ini akan dipertahankan dan dikembangkan dengan tetap menempatkan Indonesia sebagai negara nonblok.

"Prinsip politik luar negeri Indonesia tidak berpihak pada blok manapun. Saya berkomitmen untuk meneruskan dan memperjuangkannya. Ini bukan tradisi semata, tetapi keinginan rakyat Indonesia," kata Prabowo dikutip dari kanal YouTube CSIS, Kamis (4/1).

Lantas, Apa itu Politik Tetangga Baik?

Merujuk keterangan tim kampanye Prabowo-Gibran, Politik Tetangga Baik atau Good Neighbor Policy adalah prinsip dalam politik luar negeri untuk menciptakan hubungan harmonis, saling menguntungkan, dan damai dengan negara-negara tetangga serta negara lain di dunia.

Konsep ini mengedepankan kerja sama, saling menghormati kedaulatan, dan menghindari konflik serta intervensi yang tidak perlu.

Ini merupakan strategi diplomasi yang diadopsi oleh pemerintahan Presiden AS, Franklin Roosevelt dalam meningkatkan hubungan negara-negara Amerika Latin. Meski konsep ini awalnya dipelopori oleh politikus abad ke-19, Henry Clay, dengan istilah Tetangga Baik, Roosevelt yang memperkenalkannya sebagai doktrin resmi.

Implementasi di Indonesia, Politik Tetangga Baik terdiri dari serangkaian strategi dan prinsip yang mencerminkan komitmen negara terhadap kemerdekaan, kedaulatan, dan kerja sama internasional.

Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif, menolak bergabung dengan blok kekuatan manapun, dan menjalin hubungan yang baik dengan semua negara untuk menjaga kedaulatannya.

Indonesia juga aktif dalam diplomasi untuk menyelesaikan konflik, baik domestik maupun internasional, sering berperan sebagai mediator yang netral.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

UPDATE

Rumah Dinas Kajari Bekasi Disegel KPK, Dijaga Petugas

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:12

Purbaya Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas Apa?

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:10

Dualisme, PB IKA PMII Pimpinan Slamet Ariyadi Banding ke PTTUN

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:48

GREAT Institute: Perluasan Indeks Alfa Harus Jamin UMP 2026 Naik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:29

Megawati Pastikan Dapur Baguna PDIP Bukan Alat Kampanye Politik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:24

Relawan BNI Ikut Aksi BUMN Peduli Pulihkan Korban Terdampak Bencana Aceh

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:15

Kontroversi Bantuan Luar Negeri untuk Bencana Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:58

Uang Ratusan Juta Disita KPK saat OTT Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:52

Jarnas Prabowo-Gibran Dorong Gerakan Umat Bantu Korban Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:34

Gelora Siap Cetak Pengusaha Baru

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:33

Selengkapnya