Berita

Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka/Net

Politik

Prabowo Usung “Politik Tetangga Baik”, Apa Itu?

KAMIS, 04 JANUARI 2024 | 17:35 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Gagasan "Politik Tetangga Baik" akan diterapkan Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto jika terpilih menjadi Presiden Indonesia pada 2024.

Politik Tetangga Baik nantinya akan meneruskan tradisi politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, menghindari aliansi geopolitik, dan membangun hubungan harmonis dengan semua negara.

Gagasan ini diharapkan bisa menciptakan suasana kondusif, stabilitas serta mendukung tujuan pembangunan ekonomi nasional.


Prinsip politik luar negeri ini akan dipertahankan dan dikembangkan dengan tetap menempatkan Indonesia sebagai negara nonblok.

"Prinsip politik luar negeri Indonesia tidak berpihak pada blok manapun. Saya berkomitmen untuk meneruskan dan memperjuangkannya. Ini bukan tradisi semata, tetapi keinginan rakyat Indonesia," kata Prabowo dikutip dari kanal YouTube CSIS, Kamis (4/1).

Lantas, Apa itu Politik Tetangga Baik?

Merujuk keterangan tim kampanye Prabowo-Gibran, Politik Tetangga Baik atau Good Neighbor Policy adalah prinsip dalam politik luar negeri untuk menciptakan hubungan harmonis, saling menguntungkan, dan damai dengan negara-negara tetangga serta negara lain di dunia.

Konsep ini mengedepankan kerja sama, saling menghormati kedaulatan, dan menghindari konflik serta intervensi yang tidak perlu.

Ini merupakan strategi diplomasi yang diadopsi oleh pemerintahan Presiden AS, Franklin Roosevelt dalam meningkatkan hubungan negara-negara Amerika Latin. Meski konsep ini awalnya dipelopori oleh politikus abad ke-19, Henry Clay, dengan istilah Tetangga Baik, Roosevelt yang memperkenalkannya sebagai doktrin resmi.

Implementasi di Indonesia, Politik Tetangga Baik terdiri dari serangkaian strategi dan prinsip yang mencerminkan komitmen negara terhadap kemerdekaan, kedaulatan, dan kerja sama internasional.

Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif, menolak bergabung dengan blok kekuatan manapun, dan menjalin hubungan yang baik dengan semua negara untuk menjaga kedaulatannya.

Indonesia juga aktif dalam diplomasi untuk menyelesaikan konflik, baik domestik maupun internasional, sering berperan sebagai mediator yang netral.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya