Berita

Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka/Net

Politik

Prabowo Usung “Politik Tetangga Baik”, Apa Itu?

KAMIS, 04 JANUARI 2024 | 17:35 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Gagasan "Politik Tetangga Baik" akan diterapkan Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto jika terpilih menjadi Presiden Indonesia pada 2024.

Politik Tetangga Baik nantinya akan meneruskan tradisi politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, menghindari aliansi geopolitik, dan membangun hubungan harmonis dengan semua negara.

Gagasan ini diharapkan bisa menciptakan suasana kondusif, stabilitas serta mendukung tujuan pembangunan ekonomi nasional.


Prinsip politik luar negeri ini akan dipertahankan dan dikembangkan dengan tetap menempatkan Indonesia sebagai negara nonblok.

"Prinsip politik luar negeri Indonesia tidak berpihak pada blok manapun. Saya berkomitmen untuk meneruskan dan memperjuangkannya. Ini bukan tradisi semata, tetapi keinginan rakyat Indonesia," kata Prabowo dikutip dari kanal YouTube CSIS, Kamis (4/1).

Lantas, Apa itu Politik Tetangga Baik?

Merujuk keterangan tim kampanye Prabowo-Gibran, Politik Tetangga Baik atau Good Neighbor Policy adalah prinsip dalam politik luar negeri untuk menciptakan hubungan harmonis, saling menguntungkan, dan damai dengan negara-negara tetangga serta negara lain di dunia.

Konsep ini mengedepankan kerja sama, saling menghormati kedaulatan, dan menghindari konflik serta intervensi yang tidak perlu.

Ini merupakan strategi diplomasi yang diadopsi oleh pemerintahan Presiden AS, Franklin Roosevelt dalam meningkatkan hubungan negara-negara Amerika Latin. Meski konsep ini awalnya dipelopori oleh politikus abad ke-19, Henry Clay, dengan istilah Tetangga Baik, Roosevelt yang memperkenalkannya sebagai doktrin resmi.

Implementasi di Indonesia, Politik Tetangga Baik terdiri dari serangkaian strategi dan prinsip yang mencerminkan komitmen negara terhadap kemerdekaan, kedaulatan, dan kerja sama internasional.

Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif, menolak bergabung dengan blok kekuatan manapun, dan menjalin hubungan yang baik dengan semua negara untuk menjaga kedaulatannya.

Indonesia juga aktif dalam diplomasi untuk menyelesaikan konflik, baik domestik maupun internasional, sering berperan sebagai mediator yang netral.

Populer

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Gibran Jadi Kartu Mati Prabowo di Pilpres 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 03:02

UPDATE

Pendemo Atribut Serba Hitam Desak Teror Ketua BEM UGM Diusut

Jumat, 27 Februari 2026 | 20:14

BNI Siapkan Uang Tunai Rp23,97 Triliun Sambut Lebaran 2026

Jumat, 27 Februari 2026 | 19:39

Polwan Berkalung Serban Putih Kawal Demo Mahasiswa

Jumat, 27 Februari 2026 | 19:31

KPK: Mobil Operasional Pejabat Bea Cukai jadi Brankas Berjalan Uang Suap

Jumat, 27 Februari 2026 | 19:18

Muncul Aksi Tandingan BEM UI di Mabes Polri

Jumat, 27 Februari 2026 | 19:13

Jangan Hanya Kecam Israel, OKI Harus Berani Putuskan Sikap Kolektif

Jumat, 27 Februari 2026 | 19:09

Angka Prima Palindromik

Jumat, 27 Februari 2026 | 19:06

Seskab Bantah MBG Kurangi Anggaran Pendidikan

Jumat, 27 Februari 2026 | 19:05

Pengaturan Ambang Batas Fraksi Lebih Tepat Ketimbang Naikkan PT

Jumat, 27 Februari 2026 | 18:42

Sentil Tim Ekonomi Prabowo, Pakar: Mereka bukan Negosiator

Jumat, 27 Februari 2026 | 18:23

Selengkapnya