Berita

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto meninjau warga terdampak gempa bumi di Sumedang, Senin (1/1)/Ist

Nusantara

Pemerintah Janjikan Rumah Tahan Gempa Warga Sumedang

SELASA, 02 JANUARI 2024 | 08:59 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Rumah warga yang rusak berat akibat gempa Sumedang akan dibangun kembali oleh pemerintah.

Kepastian tersebut disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto usai meninjau beberapa lokasi terdampak di Kabupaten Sumedang, Senin (1/1).

“Bagi masyarakat yang rumahnya terdampak dan rusak berat akan diganti oleh pemerintah, jangan sampai masyarakat tinggal di tenda lebih dari satu minggu," kata Suharyanto sebagaimana diberitakan Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (2/1).


Untuk saat ini, kondisi Sumedang masih berstatus tanggap darurat setelah diguncang gempa magnitudo 4,8 pada Minggu malam (31/12) pukul 20.34 WIB, dan gempa magnitudo 4,5 Senin malam (1/1).

Setelah selesai masa tanggap darurat, pemerintah akan menetapkan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Setelah itu baru membangun rumah tahan gempa untuk rumah-rumah yang rusak berat," tambah Kepala BNPB.

Pada kunjungannya ke lokasi terdampak, Kepala BNPB mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (RSUD). Di lokasi ini, sudah dilakukan asesmen sebanyak tiga kali oleh PUPR. RSUD Kabupaten Sumedang pun kini telah dinyatakan aman untuk digunakan kembali.

“Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, ada 11 yang luka ringan,” ujarnya.

Selain meninjau kondisi RSUD Kabupaten Sumedang, Suharyanto dan Pj Bupati Herman Suryatman juga meninjau lokasi terdampak lainnya di Kelurahan Cipameungpeuk.

BNPB sendiri memberikan dukungan operasional sejumlah uang sebesar Rp350 juta untuk digunakan selama seminggu, perlengkapan tenda, makanan siap saji, dan sembako.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya