Berita

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto meninjau warga terdampak gempa bumi di Sumedang, Senin (1/1)/Ist

Nusantara

Pemerintah Janjikan Rumah Tahan Gempa Warga Sumedang

SELASA, 02 JANUARI 2024 | 08:59 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Rumah warga yang rusak berat akibat gempa Sumedang akan dibangun kembali oleh pemerintah.

Kepastian tersebut disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto usai meninjau beberapa lokasi terdampak di Kabupaten Sumedang, Senin (1/1).

“Bagi masyarakat yang rumahnya terdampak dan rusak berat akan diganti oleh pemerintah, jangan sampai masyarakat tinggal di tenda lebih dari satu minggu," kata Suharyanto sebagaimana diberitakan Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (2/1).


Untuk saat ini, kondisi Sumedang masih berstatus tanggap darurat setelah diguncang gempa magnitudo 4,8 pada Minggu malam (31/12) pukul 20.34 WIB, dan gempa magnitudo 4,5 Senin malam (1/1).

Setelah selesai masa tanggap darurat, pemerintah akan menetapkan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Setelah itu baru membangun rumah tahan gempa untuk rumah-rumah yang rusak berat," tambah Kepala BNPB.

Pada kunjungannya ke lokasi terdampak, Kepala BNPB mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (RSUD). Di lokasi ini, sudah dilakukan asesmen sebanyak tiga kali oleh PUPR. RSUD Kabupaten Sumedang pun kini telah dinyatakan aman untuk digunakan kembali.

“Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, ada 11 yang luka ringan,” ujarnya.

Selain meninjau kondisi RSUD Kabupaten Sumedang, Suharyanto dan Pj Bupati Herman Suryatman juga meninjau lokasi terdampak lainnya di Kelurahan Cipameungpeuk.

BNPB sendiri memberikan dukungan operasional sejumlah uang sebesar Rp350 juta untuk digunakan selama seminggu, perlengkapan tenda, makanan siap saji, dan sembako.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Polri Didorong Selidiki PKS yang Membeli TBS di Bawah Harga Resmi

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:23

Kapolri Ngaku Belum Baca Rinci UU Polri yang Baru Disahkan

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:17

Pemerintah Ungkap Alasan Kenaikan Batas Usia Pensiun Anggota Polri

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:14

Rel Pertama, Palang Terakhir

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:09

KPK Temukan Indikasi TPPU dalam Kasus Silmy Karim

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:02

Paripurna DPR Sahkan RUU Polri jadi UU

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:41

Dewan Kesejahteraan Buruh Batal Dibentuk, Ini Penjelasan Mensesneg

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:37

Ada Tiga Modus Propaganda Disintegrasi yang Membonceng Film Pesta Babi

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:24

Pertanyakan Laporan Keuangan Danantara, FPHI Bersurat ke Presiden Prabowo

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:17

Emas Antam Merosot Rp10.000, Turun ke Level Rp2,73 Juta per Gram

Selasa, 09 Juni 2026 | 10:58

Selengkapnya