Berita

Ketua KPU RI, Hasyim Asyari, usai rapat bersama 3 tim kampanye Capres-Cawapres, di Kantor KPU RI, beberapa waktu lalu/RMOL

Politik

KPU Diminta Pilih TV Netral untuk Debat Capres Kedua

SENIN, 01 JANUARI 2024 | 21:16 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penolakan stasiun televisi yang menyiarkan debat kedua calon presiden dari salah satu tim pasangan calon harus dipertimbangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pengamat politik Citra Institute, Efriza, mengaku memperoleh informasi bahwa penolakan disampaikan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, TKN Prabowo-Gibran menolak stasiun televisi yang terafiliasi pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD, yakni MNC Group.


"Wajar jika ada penolakan, karena televisi yang dimaksud memang dari korporasi yang terafiliasi pasangan Ganjar-Mahfud," kata Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (1/1).

Dia juga mengingatkan, penolakan terhadap stasiun televisi itu juga mempengaruhi perspektif publik terhadap kinerja KPU.

Efriza menyarankan penentuan TV penyiar debat agar dipikir kembali, meski sudah rapat persiapan bersama pihak MNC Group akhir Desember 2023 lalu.

"Karena menyangkut netralitas KPU. Penentuan tempat pelaksanaan debat pertama pada 12 Desember 2023 dan debat cawapres 22 Desember 2023 sudah menimbulkan polemik," tuturnya.

"Apalagi ada pengajuan lokasi debat di Royal Glasshouse yang dikabarkan milik ketua umum Perindo yang jelas-jelas mengusung Ganjar-Mahfud, yakni Hary Tanoesoedibjo," pungkas Efriza.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya