Berita

Ketua KPU RI, Hasyim Asyari, usai rapat bersama 3 tim kampanye Capres-Cawapres, di Kantor KPU RI, beberapa waktu lalu/RMOL

Politik

KPU Diminta Pilih TV Netral untuk Debat Capres Kedua

SENIN, 01 JANUARI 2024 | 21:16 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penolakan stasiun televisi yang menyiarkan debat kedua calon presiden dari salah satu tim pasangan calon harus dipertimbangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pengamat politik Citra Institute, Efriza, mengaku memperoleh informasi bahwa penolakan disampaikan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, TKN Prabowo-Gibran menolak stasiun televisi yang terafiliasi pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD, yakni MNC Group.


"Wajar jika ada penolakan, karena televisi yang dimaksud memang dari korporasi yang terafiliasi pasangan Ganjar-Mahfud," kata Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (1/1).

Dia juga mengingatkan, penolakan terhadap stasiun televisi itu juga mempengaruhi perspektif publik terhadap kinerja KPU.

Efriza menyarankan penentuan TV penyiar debat agar dipikir kembali, meski sudah rapat persiapan bersama pihak MNC Group akhir Desember 2023 lalu.

"Karena menyangkut netralitas KPU. Penentuan tempat pelaksanaan debat pertama pada 12 Desember 2023 dan debat cawapres 22 Desember 2023 sudah menimbulkan polemik," tuturnya.

"Apalagi ada pengajuan lokasi debat di Royal Glasshouse yang dikabarkan milik ketua umum Perindo yang jelas-jelas mengusung Ganjar-Mahfud, yakni Hary Tanoesoedibjo," pungkas Efriza.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya