Berita

Jajaran Komisioner KPU Jabar/RMOLJabar

Nusantara

KPU Jabar Minta Masyarakat Selektif Mencerna Omongan Elite Politik

SENIN, 01 JANUARI 2024 | 16:50 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Masyarakat diharapkan bisa lebih selektif dalam mencerna omongan para elite politik terkait pelaksanaan Pemilu 2024. Sebab, hasil Pemilu 2024 dapat diakses langsung masyarakat serta bersifat transparan.

Dipaparkan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jawa Barat (Jabar), Hedi Ardia, mantan Perdana Menteri Uni Soviet, Nikita Khrushchev pernah menyampaikan, politisi dimanapun sama, mereka selalu menjanjikan bisa membangun jembatan sekalipun tidak ada sungai.

"Maksudnya, kita harus lebih hati-hati, lebih selektif lagi dalam mencerna apa yang disampaikan oleh para elite politik," ucap Hedi, diwartakan Kantor Berita RMOLJabar, Senin (1/1).


Hedi menegaskan, meskipun hari ini ada berbagai isu yang muncul dan diterima masyarakat, KPU sebagai penyelenggara pemilu merasa pelaksanaan Pemilu 2024 sudah sangat baik.

"Kurang apalagi? Pengawas Pemilu ada, publik sudah bisa menyaksikan secara terang-benderang proses pemungutan suara, sudah bisa menyaksikan proses penghitungan suara, bahkan hasil penghitungan suara pun sudah bisa difoto," ungkapnya.

"Jadi kalau kita mau bicara kecurangan, dari fase dan titik mana? Sehingga pembuktiannya lebih enak, gitu," tantangnya.

Dibeberkan Hedi, isu soal keberpihakan, soal kecurangan-kecurangan Pemilu, bukan hal yang baru bagi KPU.

"Di 2019 pun sama sampai kasusnya dibawa ke MK juga, tetapi itu tidak terbukti pada akhirnya," tandas Hedi.

Sebelumnya, pernyataan Wakil Deputi TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Henry Yosodiningrat, sempat membuat heboh. Henry meminta pemerintah untuk bersikap netral pada Pemilu 2024 dengan tidak berpihak terhadap salah satu calon manapun. Begitupun KPU yang sudah sepatutnya bisa menciptakan kultur pemilu yang bersih dan adil.

Populer

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

UPDATE

Prabowo Akui Punya DNA India, Suka Bergoyang Kalau Ada Musik

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:09

Pansus DPR Desak Kemendagri Percepat Penyusunan DIM RUU Daerah Kepulauan

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:02

Kapolri Resmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi di Riau, Total Kini 110 Unit

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:50

KPK Harus Tegas, Pengembalian Amplop Raja Juli Tidak Hapus Dugaan Pidana

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:44

Kejagung Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Tambang PT PMM, Ada Pegawai Bea Cukai

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:43

Prabowo Peluk Erat Modi saat Antar Kepulangannya Menuju India

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:34

Kekuatan Jokowi cuma Uang, Bukan Ideologi

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:32

Memahami Aturan Paspor Diplomatik: Siapa Saja yang Berhak Memilikinya?

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:18

Rekor Baru Messi di Piala Dunia Lewati Maradona

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:17

Ketidakadilan Laga Argentina vs Mesir Bersifat TSM

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:00

Selengkapnya