Berita

Jajaran Komisioner KPU Jabar/RMOLJabar

Nusantara

KPU Jabar Minta Masyarakat Selektif Mencerna Omongan Elite Politik

SENIN, 01 JANUARI 2024 | 16:50 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Masyarakat diharapkan bisa lebih selektif dalam mencerna omongan para elite politik terkait pelaksanaan Pemilu 2024. Sebab, hasil Pemilu 2024 dapat diakses langsung masyarakat serta bersifat transparan.

Dipaparkan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jawa Barat (Jabar), Hedi Ardia, mantan Perdana Menteri Uni Soviet, Nikita Khrushchev pernah menyampaikan, politisi dimanapun sama, mereka selalu menjanjikan bisa membangun jembatan sekalipun tidak ada sungai.

"Maksudnya, kita harus lebih hati-hati, lebih selektif lagi dalam mencerna apa yang disampaikan oleh para elite politik," ucap Hedi, diwartakan Kantor Berita RMOLJabar, Senin (1/1).


Hedi menegaskan, meskipun hari ini ada berbagai isu yang muncul dan diterima masyarakat, KPU sebagai penyelenggara pemilu merasa pelaksanaan Pemilu 2024 sudah sangat baik.

"Kurang apalagi? Pengawas Pemilu ada, publik sudah bisa menyaksikan secara terang-benderang proses pemungutan suara, sudah bisa menyaksikan proses penghitungan suara, bahkan hasil penghitungan suara pun sudah bisa difoto," ungkapnya.

"Jadi kalau kita mau bicara kecurangan, dari fase dan titik mana? Sehingga pembuktiannya lebih enak, gitu," tantangnya.

Dibeberkan Hedi, isu soal keberpihakan, soal kecurangan-kecurangan Pemilu, bukan hal yang baru bagi KPU.

"Di 2019 pun sama sampai kasusnya dibawa ke MK juga, tetapi itu tidak terbukti pada akhirnya," tandas Hedi.

Sebelumnya, pernyataan Wakil Deputi TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Henry Yosodiningrat, sempat membuat heboh. Henry meminta pemerintah untuk bersikap netral pada Pemilu 2024 dengan tidak berpihak terhadap salah satu calon manapun. Begitupun KPU yang sudah sepatutnya bisa menciptakan kultur pemilu yang bersih dan adil.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya