Berita

Ilustrasi vaksin Covid-19/Net

Kesehatan

Vaksin Covid-19 Kini Berbayar, Kecuali untuk Kelompok Masyarakat Ini

SENIN, 01 JANUARI 2024 | 16:24 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Seiring dengan dicabutnya status pandemi di tanah air dan berubah menjadi endemi, pemerintah tak lagi menggratiskan vaksin Covid-19 bagi masyarakat luas yang berlaku mulai hari ini, Senin (1/1).

Meski demikian, Kementerian Kesehatan menetapkan kelompok rentan yang memiliki risiko fatalitas dan kematian akibat Covid-19 masih bisa mendapatkan vaksin secara gratis. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor HK.01.07/MENKES/2193/2023 Tentang Pemberian Imunisasi Covid-19 Program.

Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Ngabila Salama menjelaskan, ada dua kelompok yang menjadi sasaran imunisasi Covid-19 program dan mendapatkan vaksin Covid-19 secara gratis.


Kelompok pertama yang bisa mendapatkan vaksin gratis adalah yang belum pernah menerima vaksin Covid-19 sama sekali. Kemudian, kelompok kedua adalah yang sudah menerima minimal satu dosis vaksin Covid-19.

"Baik kelompok pertama maupun kelompok kedua dikhususkan bagi masyarakat lanjut usia, lanjut usia dengan komorbid, dewasa dengan komorbid, tenaga kesehatan yang bertugas di garda terdepan, ibu hamil, serta remaja usia 12 tahun ke atas dan kelompok usia lainnya dengan kondisi immunocompromised (orang yang mengalami gangguan sistem imun) sedang–berat," jelas Ngabila kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (1/1).

Dia melanjutkan, merk vaksin yang tersedia saat ini adalah Inavac dan Indovac yang baru bisa diberikan untuk usia 18 tahun ke atas. Dua merk vaksin ini belum bisa diberikan untuk anak di bawah 18 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Farmalkes HK.02.02/E/2571/2023 tentang Penyediaan Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksin Covid-19 Pilihan, mulai 2024 vaksin Covid-19 menjadi imunisasi pilihan bagi masyarakat yang tidak masuk dalam kriteria penerima vaksin gratis.

Populer

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Swiss Tantang Argentina Usai Singkirkan Kolombia Lewat Drama Adu Penalti

Rabu, 08 Juli 2026 | 05:45

Kemesraan Prabowo-Modi

Rabu, 08 Juli 2026 | 05:30

Khayal Seorang Revolusioner

Rabu, 08 Juli 2026 | 05:15

Pengalaman Demokrasi India jadi Inspirasi Penting Indonesia

Rabu, 08 Juli 2026 | 04:53

Sikap Tegas Rektor Untan Jalankan Statuta Universitas Tuai Apresiasi

Rabu, 08 Juli 2026 | 04:23

Belajar dari Koperasi Pertanian Jepang

Rabu, 08 Juli 2026 | 03:58

Prabowo: Saya adalah Pengagum Pribadi Shri Narendra Modi

Rabu, 08 Juli 2026 | 03:31

Kisah Seorang Anak Buruh Harian Lepas

Rabu, 08 Juli 2026 | 03:13

Bahayakan Nyawa Banyak Orang, DPR Desak Polisi Berantas Maling Besi

Rabu, 08 Juli 2026 | 02:59

Tinjau TPA Jatiwaringin

Rabu, 08 Juli 2026 | 02:39

Selengkapnya