Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas/Net
Berbekal hati dan pikiran jernih, semua sadar bahwa bangsa ini sedang sekarat.
Demikian kalimat pembuka pernyataan sikap akhir tahun 2023 bertajuk “Demokrasi Dikebiri, HAM Dihantam, PSN Diidolakan”, yang disampaikan Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, pada Seminar Refleksi Akhir Tahun 2023, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 28 Desember kemarin.
Melalui rilis yang dikirim Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah ke Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (30/12), dia uraikan secara ringkas pandangan dan sikap pokok sebagai masyarakat sipil, terhadap perkembangan bangsa Indonesia.
Di poin pertama, Busyro mengatakan, para pakar, pengamat, jurnalis, pegiat demokrasi dan HAM, termasuk aktivis, kaum muda, masyarakat adat, pegiat komunitas, dan segelintir kecil pemuka agama, telah menjadi saksi betapa buruk dan suramnya penegakan hukum, kebebasan masyarakat sipil, dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia di sepanjang 2023.
"Kemerosotan, peluruhan, dan kematian penegakan demokrasi melalui suksesi politik kekeluargaan yang dilakukan Presiden Joko Widodo demi melanggengkan pencawapresan putra kandungnya, Gibran Rakabuming Raka, dengan memanfaatkan Anwar Usman (adik iparnya), ketika menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, dapat membawa Indonesia ke masa suram instabilitas politik nasional, dengan bangkitnya otoritarianisme militeristik pasca Pilpres 2024, sebagaimana pernah terjadi pada dekade 1960-an.
Penyelamatan demokrasi elektoral dan perlindungan serta pengembangan masyarakat madani, bunyi poin selanjutnya, merupakan dua variabel penting untuk menyelamatkan Indonesia. Karena itu, sudah semestinya Presiden Joko Widodo dan segenap elemen Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama yang berada di bawah Polri dan TNI, menjaga netralitas Pemilu 2024, demi terwujudnya kehidupan demokrasi yang berkeadilan.
"Bawaslu dan aparat penegak hukum (APH) jangan normatif menyikapi temuan PPATK yang membuka kedok pendanaan kampanye ilegal dan jual-beli suara jelang Pemilu 2024. Harus mengambil keputusan tepat dan maslahat untuk kepentingan rakyat. Apalagi PPATK telah mengidentifikasi aliran triliunan rupiah yang bersumber dari uang masyarakat, yang dicairkan melalui pinjaman modal fiktif, berasal dari kejahatan pertambangan, lingkungan, serta judi. Juga temuan PPATK terkait penggunaan uang tunai dari ratusan ribu safe deposit box di bank BUMN dan swasta sejak Januari 2022 hingga 30 Desember 2023," paparnya.
Bawaslu dan APH harus menjaga penyelenggaraan Pemilu 2024 bebas dari politik uang dan mobilisasi dukungan yang dikemas dalam Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bansos. BLT el-Nino yang dialokasikan sebesar Rp7,52 triliun, disalurkan November dan Desember 2023, ditengarai dapat menjadi pintu masuk mobilisasi dukungan masyarakat terhadap salah satu kandidat Capres dan Cawapres yang terlibat kepentingan dengan Presiden Joko Widodo.
Poin selanjutnya, mendesak pemerintah agar mengerem ambisi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang terbukti telah menelan korban jiwa dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana berlangsung, di antaranya di Air Bangis Sumatera Barat, Rempang Kepulauan Riau, Wadas Purworejo, dan Pakel Banyuwangi.
Aparat kepolisian agar menghentikan penahanan terhadap masyarakat yang berjuang mempertahankan kelestarian lingkungan dari malapetaka kehadiran Proyek Strategis Nasional (PSN).
Dan poin terakhir, mendesak Presiden Joko Widodo agar mengembalikan peran dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah dipreteli kekokohannya sebagai lembaga antirasuah terpercaya, akibat Revisi UU KPK.
"Melalui mimbar refleksi akhir tahun, kita berdoa, semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi langkah-langkah kita, karena hanya pada Dia-lah kita menyandarkan ikhtiar baik kita, untuk menyelamatkan bangsa ini," tutup Busyro Muqoddas.
