Closed Circuit Television (CCTV)/Net
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) memperbanyak pemasangan Closed Circuit Television (CCTV) untuk mewujudkan keamanan kota.
Ada sebanyak 2.744 Rukun Warga (RW) di Jakarta yang perlu mendapat pengawasan melalui CCTV seiring banyaknya gangguan keamanan dan ketertiban yang diadukan ke sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta.
“Warga saya banyak cerita motor hilang, jadi kaya sindikat. Nah saya minta tolong kepada Diskominfotik, Dinas Perhubungan, ataupun Kelurahan yang penting terpasang CCTV,” ujar Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Habib Muhammad bin Salim Alatas dikutip Sabtu (30/12).
Hal senada disampaikan Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Basri Baco. Ia menyampaikan setidaknya ada 10 RW rawan dan padat penduduk di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Untuk mewujudkan keamanan, ia mendorong pengadaan 700 CCTV melalui APBD tahun anggaran 2024 memprioritaskan kawasan tersebut.
“Boleh tidak dari 700 CCTV, dipasang sebagian di Kelurahan Menteng yang padat? karena baru saya rapihin pager Kali, dua hari kemudian sudah hilang sebelah dan RT RW bingung siapa yang merusak, karena CCTVnya tidak ada,” kata Basri.
Sementara, Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, tahun 2024 memang ada penambahan CCTV di 700 titik dengan anggaran Rp98 miliar. Namun ia menilai jumlah tersebut masih belum ideal untuk meminimalisir tindak kriminal di Ibu Kota.
“Jadi Rp98 miliar itu hanya cukup untuk 700 titik, padahal idealnya adalah 3000 titik yang kita targetkan. Jadi kita pelan-pelan, kalau mau ideal kita bahas lagi pada 2024 untuk (pengadaan CCTV) tahun 2025,” kata Mujiyono.