Berita

Closed Circuit Television (CCTV)/Net

Nusantara

Mendesak Penambahan CCTV di 2.744 Rukun Warga

SABTU, 30 DESEMBER 2023 | 06:20 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) memperbanyak pemasangan Closed Circuit Television (CCTV) untuk mewujudkan keamanan kota.

Ada sebanyak 2.744 Rukun Warga (RW) di Jakarta yang perlu mendapat pengawasan melalui CCTV seiring banyaknya gangguan keamanan dan ketertiban yang diadukan ke sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta.

“Warga saya banyak cerita motor hilang, jadi kaya sindikat. Nah saya minta tolong kepada Diskominfotik, Dinas Perhubungan, ataupun Kelurahan yang penting terpasang CCTV,” ujar Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Habib Muhammad bin Salim Alatas dikutip Sabtu (30/12).


Hal senada disampaikan Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Basri Baco. Ia menyampaikan setidaknya ada 10 RW rawan dan padat penduduk di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Untuk mewujudkan keamanan, ia mendorong pengadaan 700 CCTV melalui APBD tahun anggaran 2024 memprioritaskan kawasan tersebut.

“Boleh tidak dari 700 CCTV, dipasang sebagian di Kelurahan Menteng yang padat? karena baru saya rapihin pager Kali, dua hari kemudian sudah hilang sebelah dan RT RW bingung siapa yang merusak, karena CCTVnya tidak ada,” kata Basri.

Sementara, Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, tahun 2024 memang ada penambahan CCTV di 700 titik dengan anggaran Rp98 miliar. Namun ia menilai jumlah tersebut masih belum ideal untuk meminimalisir tindak kriminal di Ibu Kota.

“Jadi Rp98 miliar itu hanya cukup untuk 700 titik, padahal idealnya adalah 3000 titik yang kita targetkan. Jadi kita pelan-pelan, kalau mau ideal kita bahas lagi pada 2024 untuk (pengadaan CCTV) tahun 2025,” kata Mujiyono.



Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya