Wakil Ketua Umum Partai Gombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah/Net
Kelemahan yang ada di kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) dan pasangan capres-cawapres nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024 dibongkar Wakil Ketua Umum Partai Gombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah.
Menurut Fahri, baik kubu Amin maupun kubu Ganjar-Mahfud, keduanya sama-sama dalam kondisi terjebak dalam satu sistem yang tidak mungkin membuat mereka mengubah keadaan.
"Mereka tidak sadar kalau sekarang dijebak, karena sejak awal mereka sendiri terlibat menciptakan sistem threshold yang menyebabkan kita kesulitan mencari argumen dari koalisi antara parpol-parpol yang ada," ujar Fahri dalam keterangannya, Jumat (29/12).
Pasalnya, kata Fahri, kubu Amin dan Ganjar-Mahfud justru ikut andil dalam terciptanya ambang batas pencalonan presiden atau president threshold (PT) 20 persen.
Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini mengaku bahwa dirinya lah, yang sedari awal mendorong penghapusan PT 20 persen, karena sudah menduga pihak lain tidak ada yang berani bersuara, jika bersinggungan dengan pemimpin saat ini.
"Saya waktu itu sudah berargumen di Mahkamah Konstitusi (MK), saat menjadi saksi dan pengusul penghapusan threshold 20 persen itu. Saya sudah menduga juga calon-calon yang akan muncul itu tidak akan beralasan, kecuali apabila calon itu dikaitkan dengan pemerintahan," kata Fahri.
Atas dasar itulah, menurut Fahri, yang relevan apabila threshold 20 persen itu berlaku, adalah bersama Presiden Joko Widodo, atau yang melawannya. Sedangkan pasangan nomor urut 1 dan 3 itu kesulitan menempatkan dirinya, karena mereka juga masih ada dalam kabinet.
"Itulah sebabnya acara real survei membuktikan bahwa pasangan nomor urut 2, Prabowo-Gibran terus mengalami peningkatan karena satu-satunya yang posisinya jelas di mata rakyat," tegas Wakil Komandan Bravo Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran ini.
Sehingga, masih kata Fahri, Prabowo-Gibran dianggap satu-satunya pasangan yang memiliki argumen yang kuat sekarang ingin meneruskan pemerintahan Jokowi.
"Saya kira argumen ini sangat sulit untuk dibantah. Mengapa? Karena terlalu kuat dan sekali lagi itu menjadi agenda kita kedepannya," pungkasnya.
