Peresmian Terminal Tingkir di Salatiga, Jawa Tengah/Ist
Kementerian Perhubungan terus membangun dan mengembangkan infrastruktur transportasi Terminal Tipe A di berbagai wilayah. Tujuannya, untuk memperkuat konektivitas antarwilayah hingga ke penjuru negeri.
Dikatakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, pembangunan dan revitalisasi Terminal Tipe A di berbagai wilayah menjadi program prioritas pemerintah.
"Terutama dalam rangka memperbaiki layanan angkutan bus antar kota antar provinsi maupun dalam provinsi (AKAP/AKDP)," ujar Budi Karya Sumadi dalam keterangan tertulis, Jumat (29/12).
Budi Karya mengatakan, pembangunan terminal bus perlu terus dilakukan agar fasilitasnya semakin baik, sehingga masyarakat semakin nyaman untuk menggunakannya.
"Terminal harus bersih dan nyaman agar masyarakat mau menggunakannya. Ini juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan budaya penggunaan transportasi massal," tuturnya.
Sejak kewenangan pengelolaan Terminal Tipe A dialihkan dari pemerintah daerah dan pusat, lanjutnya, Kemenhub terus berupaya meningkatkan fasilitasnya agar serupa dengan standar pelayanan di stasiun atau bandara.
"Kami membangun terminal yang lebih modern dengan konsep mixed use. Yaitu selain sebagai tempat naik turun penumpang, juga menjadi pusat kegiatan sosial, ekonomi, seni dan budaya masyarakat," terangnya.
Dengan konsep mixed use, terminal juga memiliki sejumlah fasilitas seperti area komersial, kuliner, pelayanan publik, hotel, tempat belanja, ruang serbaguna, dan lainnya. Selain itu, juga terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.
Sejumlah Terminal Tipe A dibangun dan direvitalisasi secara merata ke sejumlah wilayah barat, tengah dan timur Indonesia, di antaranya yaitu: Terminal Paya Ilang di Takengon, Aceh; Terminal Amplas di Medan Sumut; Terminal Anak Air di Padang, Sumbar; Terminal Tingkir di Salatiga, Jateng.
Serta Terminal Tamanan di Kediri, Terminal Purabaya di Surabaya, Jatim, Terminal Bimoku di NTT, Terminal Banjar di Kalsel; dan Terminal Bolaang Mongondow di Sulut.
Terminal Tipe A dibangun atau direvitalisasi menggunakan skema APBN rupiah murni maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan dilakukan secara bertahap.
