Berita

Direktur Imparsial, Gufron Mabruri/Net

Politik

Di Era Jokowi, Demokrasi Alami Kemunduran Serius

JUMAT, 29 DESEMBER 2023 | 01:30 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Demokrasi Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai mengalami kemunduran yang serius. Ditandai dengan kembalinya negara kekuasaan dan pengabaian terhadap hak asasi manusia yang bertujuan demi kepentingan politik elektoral.

Demikian kira-kira kesimpulan dari diskusi dan catatan akhir tahun tentang kondisi demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil pada Kamis (28/12).

Seperti disampaikan Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, situasi penghormatan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi dalam 9 tahun terakhir mengalami penurunan yang amat sangat drastis. Bahkan sudah berada dalam situasi krisis.


Bisa dilihat dari pengabaian tanggung jawab penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang sampai sekarang belum kunjung dituntaskan secara berkeadilan dan bermartabat.

Faktor lainnya, lanjut Dimas, adalah penutupan ruang sipil yang dilandasi dengan semakin sempitnya ruang berpendapat dan berpikir serta berekspresi. Ruang-ruang tersebut ditutup dengan makin maraknya fenomena pembungkaman, represivitas, serangan digital, dan kriminalisasi terhadap para pembela HAM, pembela lingkungan, jurnalis, pegiat antikorupsi, dan akademisi.

Menurut Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, kemunduran demokrasi dan kemunduran hak asasi manusia merupakan sesuatu yang faktual, bukan hal yang mengada-ngada. Demokrasi yang dibangun sejak 1998 yang seharusnya semakin terkonsolidasi, di era pemerintahan Jokowi justru mengalami kemunduran yang serius.

"Demokrasi substantif yang mengedepankan nilai-nilai kebebasan dan HAM dikorupsi oleh perilaku elite politik yang pragmatis," ucap Gufron.

Kondisi kemunduran demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia ini tidak bisa dilepaskan dari prioritas kebijakan Jokowi sejak awal pemerintahannya yang memprioritaskan pada pembangunan ekonomi yang berorientasi pertumbuhan.

Dituturkan Gufron, model pembangunan ini memberi ruang pada investasi modal asing dan tidak berpihak pada rakyat. Hal ini tercermin dari proyek nasional dan berbagai pembangunan infrastruktur yang meminggirkan hak-hak rakyat. Demi mengamankan kepentingan pembangunan tersebut, segala upaya dilakukan termasuk mengabaikan pembangunan politik demokrasi, hukum, dan HAM.

Dalam konteks HAM misalnya, ujar Gufron, pemerintahan Jokowi cenderung mengedepankan kebijakan yang selektif dalam penegakan HAM. Agenda HAM yang memiliki risiko politik bagi pemerintahan atau presiden, seperti penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, cenderung diabaikan.

"Jokowi cenderung memilih jalan nonyudisial meskipun hal itu tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kebebasan korban," sebutnya.

Gufron juga menyoroti pentingnya politik elektoral (Pemilu 2024) untuk dijadikan sebagai media politik bagi gerakan masyarakat sipil, untuk merebut kembali ruang demokrasi yang dibajak oleh elite politik.

"Jangan sampai kemunduran demokrasi dan hak asasi manusia terus berlanjut setelah Pemilu 2024, khususnya terpilihnya pemimpin politik nasional yang memiliki catatan buruk dalam pelanggaran HAM berat masa lalu," demikian Gufron.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya