Berita

Konferesni pers DPP Nasional Corruption Watch (NCW) di Jakarta, Kamis (29/12)/Ist

Politik

NCW: Rakyat Dipertontonkan Kebobrokan Rezim

JUMAT, 29 DESEMBER 2023 | 01:24 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Ketua Umum DPP Nasional Corruption Watch (NCW), Hanif Sutrisna menyebut Vox Populi, Vox Dei "suara rakyat adalah suara Tuhan” sudah tidak berlaku lagi dalam kehidupan bernegara belakangan ini.

Menurut Hanif, kondisi politik yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan rezim penguasa-pengusaha (oligarki) yang mendukung lahirnya Nepo Baby (bayi nepotisme).

“Negeri yang dipimpin dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat sudah bermutasi menjadi dari rakyat jadi penguasa dan untuk kepentingan dinasti oligarki. Tidaklah heran," kata Hanif dalam konferesni pers kepada media di Jakarta, Kamis (29/12).


“Kepentingan rakyat saat ini tidaklah menjadi fokus utama bagi penguasa negeri ini. Rezim yang berkuasa dan kroni-kroninya lebih mengutamakan langgengnya kekuasaan mereka dibandingkan mengurus rakyat miskin dan pengangguran yang semakin meningkat,” tambahnya.
Hanif mencontohkan, keberlangsungan investasi di IKN dan berbagai proyek strategis nasional (PSN) saat ini seperti berada di pinggir jurang.

Hal tersebut sewaktu-waktu bisa terjun bebas dan dikhawatirkan akan membebani APBN dan kekurangan negara nantinya.

Lanjut dia, masalah pembebasan lahan merupakan permasalahan klasik yang dihadapi pemerintah dan rakyat.

“Pemerintah harus hadir, bukan jadi penonton di pinggir lapangan atau malah membuat aturan baru yang bisa merampas hak-hak rakyat,” imbuhnya.

Hanif mengungkit Proyek Eco City Rempang yang dikatakan akan menggiring investasi senilai Rp175 triliun. Namun proyek itu mengabaikan hak-hak dasar masyarakat Pulau Rempang yang sudah hidup dan mendiami daerah tersebut puluhan tahun. Bahkan ada yang sudah tinggal sejak republik Indonesia ini belum merdeka.

“Suara rakyat bukan lagi suara Tuhan, bahkan sekelas investor abal-abal seperti Xin Yi ini, Bahlil bisa mengusir rakyat Pulau Rempang pindah dari tanah kelahiran mereka,” ungkapnya.

Masih kata Hanif, kekuasaan yang berlebihan dari rezim Jokowi dan kroni-kroninya ini memperlihatkan bahwa korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) sudah merajalela di negeri ini.

"Rakyat dipertontonkan kebobrokan rezim berkuasa pada menit-menit terakhir masa pemerintahan Jokowi ini. Sila Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab sudah tidak menjadi alat pandu dalam menjalankan roda pemerintahan Jokowi,” pungkas Hanif.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya