Berita

Mantan Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan/RMOL

Politik

Pertanyakan Keadilan, Wahyu Desak Harun Masiku Segera Ditangkap

KAMIS, 28 DESEMBER 2023 | 19:19 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kepada tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mantan Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan, mengaku sudah memberikan semua informasi terkait buronan Harun Masiku (HM).

Pengakuan itu disampaikan, usai menjalani pemeriksaan 6 jam sebagai saksi kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan 2019-2024, untuk tersangka Harun Masiku (HM), di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (28/12).

"Saya hadir memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi terkait Harun Masiku. Saya sudah sampaikan semuanya kepada penyidik. Saya berharap KPK berhasil menangkap Harun Masiku," katanya kepada wartawan.


Dia juga membenarkan, rumahnya di Banjarnegara, Jawa Tengah, digeledah tim penyidik, Selasa (12/12). Saat penggeledahan, Wahyu mengaku sedang tidak berada di rumah.

"Iya, saya tidak di rumah. Keluarga saya menelepon saya, itu salah satu hal yang tadi saya tanyakan kepada penyidik. Ternyata itu terkait pencarian Harun Masiku. Sudah saya sampaikan informasi semuanya," katanya.

Saat digeledah, kata dia, tidak ada barang bukti yang diamankan penyidik. Terkait pemeriksaan hari ini, Wahyu mengaku hanya didalami soal informasi terkait dengan Harun Masiku.

"Ya kalau saya tau (keberadaan Harun Masiku), saya tangkaplah, membantu KPK. Iya saya juga mempertanyakan kenapa KPK tidak segera menangkap Harun Masiku. KPK kan bisa menangkap saya, kenapa Harun Masiku nggak bisa ditangkap?" tanya Wahyu.

Untuk itu, Wahyu berharap agar KPK segera menangkap Harun Masiku yang buron sejak Januari 2020 lalu.

"Ya harapan saya mestinya segera ditangkap lah. Kan saya sudah menjalani tanggung jawab saya. Kalau kemudian Harun Masiku tidak ditangkap, saya juga mempertanyakan hukum yang berkeadilan, itu prinsip bagi saya," pungkas Wahyu.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya