Berita

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti/RMOL

Politik

Pelaporan Akronim Amin ke Bareskrim Dinilai Berlebihan

KAMIS, 28 DESEMBER 2023 | 18:30 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menilai pihak yang membuat laporan ke Bareskrim Polri terkait dugaan penistaan agama atas penggunaan akronim 'Amin', sangat berlebihan.

Seperti diketahui, pelaporan dilakukan Koordinator Forum Aktivis Dakwah Kampus Indonesia, Umar Segala. Dia menilai penggunaan kata 'Amin' sebagai akronim dari Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar merupakan bentuk penistaan agama.

"Saya kira tidak perlu diperpanjang. Yang perlu kita pahami, Amin itu tidak eksklusif di agama Islam saja," jelas Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, saat ditemui di Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/12).


Menurutnya, agama lain juga mengucapkan hal yang sama ketika sedang beribadah dan berdoa. Mu'ti meminta masyarakat bersikap dewasa dan cerdas membedakan urusan agama dan ekspresi politik.

"Saya kira sudah jelas, dan itu terlalu berlebihan juga. Kalau dia menggugat, terus mewakili siapa? Karena Amin punya semuanya," tegas Abdul Mu'ti.

Seperti diberitakan, Umar Segala menuturkan, frasa Amin merupakan kata suci yang digunakan sebagai pengharapan manusia kepada Allah SWT. Sehingga tidak patut digunakan sebagai alat politik.

"Ini sebuah politisasi yang sangat tidak berguna. Politisasi rendah, bahwasanya politisasi agama masih dilakukan untuk mendapatkan suatu kepentingan publik di era demokrasi ini," jelas Umar dalam keterangannya.


Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya