Berita

Representative Image/Net

Bisnis

Sudah Lampaui Target, DJKN Tetap Kejar Sertifikasi Barang Milik Negara hingga Akhir Tahun

RABU, 27 DESEMBER 2023 | 09:59 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyelesaikan target sertifikasi barang milik negara (BMN) lebih awal dari waktu yang ditentukan.

Dalam laporannya hingga (18/12), DJKN mencatat telah menyelesaikan sertifikasi 56.858 BMN. Angka itu melampaui target yang ditetapkan pemerintah sebanyak 51.131 BMN.

"Berarti sudah 111 persen capaian di tahun ini dari seluruh kanwil dan seluruh kementerian/lembaga," kata Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara DJKN Encep Sudarwan dalam media briefing yang dikutip Selasa (26/12).


Menurutnya, angka sertifikasi BMN tersebut masih berpotensi bertambah hingga akhir tahun nanti, karena masih terdapat beberapa kantor wilayah (kanwil) yang belum mencapai target sertifikasi yang ditetapkan.

"Secara nasional tercapai, tapi ada kantor yang belum tercapai," katanya.

Untuk itu, realisasi sertifikasi BMN dari setiap kanwil akan terus digencarkan hingga akhir penghujung tahun nanti, dan akan dilanjutkan pada 2024 mendatang.

Selain itu, pihak DJKN juga akan memperluas cakupan BMN kelolaan guna mempercepat proses sertifikasi, yang tidak hanya berfokus kepada BMN di bawah K/L, namun pemerintah juga akan mengejar sertifikasi aset yang sebelumnya dikelola bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Adapun sertifikasi BMN sendiri merupakan salah satu upaya Kemenkeu untuk mengamankan aset negara.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya