Berita

Representative Image/Net

Bisnis

Sudah Lampaui Target, DJKN Tetap Kejar Sertifikasi Barang Milik Negara hingga Akhir Tahun

RABU, 27 DESEMBER 2023 | 09:59 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyelesaikan target sertifikasi barang milik negara (BMN) lebih awal dari waktu yang ditentukan.

Dalam laporannya hingga (18/12), DJKN mencatat telah menyelesaikan sertifikasi 56.858 BMN. Angka itu melampaui target yang ditetapkan pemerintah sebanyak 51.131 BMN.

"Berarti sudah 111 persen capaian di tahun ini dari seluruh kanwil dan seluruh kementerian/lembaga," kata Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara DJKN Encep Sudarwan dalam media briefing yang dikutip Selasa (26/12).


Menurutnya, angka sertifikasi BMN tersebut masih berpotensi bertambah hingga akhir tahun nanti, karena masih terdapat beberapa kantor wilayah (kanwil) yang belum mencapai target sertifikasi yang ditetapkan.

"Secara nasional tercapai, tapi ada kantor yang belum tercapai," katanya.

Untuk itu, realisasi sertifikasi BMN dari setiap kanwil akan terus digencarkan hingga akhir penghujung tahun nanti, dan akan dilanjutkan pada 2024 mendatang.

Selain itu, pihak DJKN juga akan memperluas cakupan BMN kelolaan guna mempercepat proses sertifikasi, yang tidak hanya berfokus kepada BMN di bawah K/L, namun pemerintah juga akan mengejar sertifikasi aset yang sebelumnya dikelola bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Adapun sertifikasi BMN sendiri merupakan salah satu upaya Kemenkeu untuk mengamankan aset negara.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya