Pemerintah China berencana membatasi nominal pembelian top up pada game online.
Langkah itu diambil setelah industri yang tumbuh subur di China itu kerap disalahkan karena menyebabkan kecanduan di kalangan pemain muda, bahkan menimbulkan masalah kesehatan yang menyerang organ mata.
Pembatasan terbaru itu diketahui telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor serta menyebabkan penurunan nilai perusahaan game terkemuka seperti Tencent dan NetEase.
Administrasi Pers dan Publikasi Nasional China yang mengumumkan rancangan aturan baru tersebut pada Jumat (22/12) telah mengakibatkan penurunan nilai gabungan Tencent dan NetEase mencapai 10,2 miliar dolar (Rp157 triliun) dalam satu hari.
Menurut laporan Forbes, saham Tencent turun 16,8 persen di Hong Kong, sementara saham NetEase anjlok sebesar 28 persen.
Tidak hanya itu, Pendiri Tencent, Ma Huateng, tercatat mengalami kerugian sebesar 3,8 miliar dolar (Rp58 miliar) dari kekayaan bersihnya, sementara pendiri NetEase, William Ding, mengalami penurunan kekayaan sebesar 6,4 miliar dolar (Rp98 miliar).
Aturan baru ini rencananya akan membatasi jumlah uang yang dapat diisi oleh para pengguna ke akun game mereka dan melarang penggunaan hadiah online untuk mendorong permainan.
Seorang analis di firma penasihat dan penelitian Media di Shanghai, Cui Chenyu, mengungkapkan bahwa aturan itu dapat berdampak besar pada pendapatan produsen game online.
"Jika aturan tersebut benar-benar diterapkan, dampaknya terhadap pendapatan akan sangat besar. Mekanisme hadiah dalam game merupakan alat pemasaran yang cukup penting," ujar Cui kepada Forbes.
Saat ini, pihak berwenang China tengah mengumpulkan opini publik hingga 22 Januari 2024 sebelum menetapkan kebijakan ini.
Pada 2021 lalu, sebelumnya pemerintah China sempat membatasi waktu bermain hanya tiga jam per minggu untuk pemain di bawah usia 18 tahun.
Pemerintah China juga secara tegas telah berhenti mengeluarkan lisensi kepada penerbit game online yang dianggap mengabaikan aturan.
Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal
Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25
Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?
Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37
Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut
Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16
Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana
Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07
Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!
Senin, 26 Januari 2026 | 00:29
Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit
Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50
Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif
Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41
Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein
Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00
Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4
Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46
Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga
Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18
Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan
Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03
Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara
Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45
Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi
Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25
PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025
Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07
Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan
Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03
Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik
Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27
Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan
Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13
Selengkapnya