Pemerintah China berencana membatasi nominal pembelian top up pada game online.
Langkah itu diambil setelah industri yang tumbuh subur di China itu kerap disalahkan karena menyebabkan kecanduan di kalangan pemain muda, bahkan menimbulkan masalah kesehatan yang menyerang organ mata.
Pembatasan terbaru itu diketahui telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor serta menyebabkan penurunan nilai perusahaan game terkemuka seperti Tencent dan NetEase.
Administrasi Pers dan Publikasi Nasional China yang mengumumkan rancangan aturan baru tersebut pada Jumat (22/12) telah mengakibatkan penurunan nilai gabungan Tencent dan NetEase mencapai 10,2 miliar dolar (Rp157 triliun) dalam satu hari.
Menurut laporan Forbes, saham Tencent turun 16,8 persen di Hong Kong, sementara saham NetEase anjlok sebesar 28 persen.
Tidak hanya itu, Pendiri Tencent, Ma Huateng, tercatat mengalami kerugian sebesar 3,8 miliar dolar (Rp58 miliar) dari kekayaan bersihnya, sementara pendiri NetEase, William Ding, mengalami penurunan kekayaan sebesar 6,4 miliar dolar (Rp98 miliar).
Aturan baru ini rencananya akan membatasi jumlah uang yang dapat diisi oleh para pengguna ke akun game mereka dan melarang penggunaan hadiah online untuk mendorong permainan.
Seorang analis di firma penasihat dan penelitian Media di Shanghai, Cui Chenyu, mengungkapkan bahwa aturan itu dapat berdampak besar pada pendapatan produsen game online.
"Jika aturan tersebut benar-benar diterapkan, dampaknya terhadap pendapatan akan sangat besar. Mekanisme hadiah dalam game merupakan alat pemasaran yang cukup penting," ujar Cui kepada Forbes.
Saat ini, pihak berwenang China tengah mengumpulkan opini publik hingga 22 Januari 2024 sebelum menetapkan kebijakan ini.
Pada 2021 lalu, sebelumnya pemerintah China sempat membatasi waktu bermain hanya tiga jam per minggu untuk pemain di bawah usia 18 tahun.
Pemerintah China juga secara tegas telah berhenti mengeluarkan lisensi kepada penerbit game online yang dianggap mengabaikan aturan.
PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara
Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42
Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut
Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30
KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq
Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01
Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK
Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02
TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata
Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24
Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah
Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14
Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim
Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25
Harga Daging Sapi Tembus Rp153 Ribu/Kg, Zulhas Buka Opsi Subsidi APBN-APBD
Selasa, 25 Agustus 2026 | 14:18
LPSK Beri Perlindungan kepada Ferry Hongkiriwang, Saksi Kasus Febrie Adriansyah
Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:54
Urusan Gula Konsumsi Aman, Kementan Kini Bidik Target Gula Industri di 2028
Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:45
Ahmed al-Sharaa Sambut Keputusan AS Hapus Suriah dari Daftar Sponsor Teror
Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:42
Geng Haiti Bantai 40 Pengungsi yang Berlindung di Gereja
Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:42
Wajah Baru Jakarta, Wagub Rano Resmikan Jaksinema Pasar Rumput
Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:29
BMKG Maksimalkan OMC di Kaltim Sepekan Ini untuk Tangani Karhutla
Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:19
Dugaan Setoran Importasi Blueray, KPK Cecar Dua PNS Bea Cukai
Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:50
Kasus OTT Unsoed Bisa Saja Terjadi di Kampus Lain
Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:46
Perketat Imigrasi, Trump Bersiap Cabut 200 Ribu Visa WNA
Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:46
Selengkapnya