Berita

Presidne Joko Widodo/Net

Bisnis

Pakar Ekonomi UI Sepakat Pembangunan IKN Meratakan Investasi di Luar Pulau Jawa

SABTU, 23 DESEMBER 2023 | 15:32 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang komitmen bakal diteruskan beberapa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) 2024, dinilai positif bagi pembangunan perekonomian Indonesia ke depan.

Pakar ekonomi pembangunan Universitas Indonesia (UI), Teguh Dartanto memperhatikan, gagasan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka terkait pembangunan ekonomi harus melalui pemerataan investasi, sudah tepat.

Menurutnya, melalui pembangunan IKN yang digagas Presiden Joko Widodo bersama jajaran pemerintahannya, merupakan upaya pemerintah dalam mengebut ketertinggalan wilayah luar Jawa, termasuk Indonesia bagian timur.


"Kita harus menggeser industri-industri keluar Jawa, supaya ada pusat pertumbuhan baru, IKN mungkin salah satunya. Tapi itu saja tidak cukup, ada juga Sulawesi dan wilayah timur lainnya yang harus dikembangkan," ujar Teguh kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (23/12).

Dia mengamati, langkah Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sudah on the track, bahwa investasi harus berimbang di Jawa dan luar Jawa.

"Sayangnya, banyak orang mereduksi investasi hanya jalan tol saja, padahal itu hanya sebagian kecil. Kan ada bendungan, pelabuhan, kereta api," ucap Teguh.

"Justru pembangunan itulah yang akan menarik investor untuk datang ke luar Jawa, khususnya daerah Indonesia Timur," sambungnya.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI itu menilai, langkah pemerintah menggalakkan investasi di luar Pulau Jawa sebagai kebijakan yang tepat, karena bisa menghapus kesenjangan yang menurutnya 52 persen perekonomian Indonesia masih terpusat di Jawa.

"Jadi siapapun presidennya, pemerataan investasi adalah keharusan. Pembangunan di luar Jawa harus didorong, tidak bisa Jawa sentris" pungkasnya.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya