Debat calon wakil presiden (cawapres) yang diselenggarakan KPU dengan tema Ekonomi (Kerakyatan dan Digital), Keuangan, Investasi, Pajak, Perdagangan, Pengelolaan APBN dan APBD, Infrastruktur, dan Perkotaan pada Jumat (22/12) mendatang, sejumlah isu krusial menanti.
Di antaranya terkait pembangunan geoekonomi Indonesia yang berbasis negara kepulauan dan maritim. Hal tersebut turut menjadi sorotan sejumlah pihak.
Ketua Front Nelayan Indonesia (FNI) sekaligus pemerhati kelautan, Rusdianto Samawa menghendaki konsep ekonomi maritim tersampaikan dari seluruh capres-cawapres dalam debat.
“Sudah pasti seluruh negara di dunia ini, butuh Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia. Seharusnya Indonesia mampu mengusung jalur rempah maritim, seperti halnya China dengan jalur sutra maritimnya,” kata Rusdianto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (21/12).
Sambung dia, jalur rempah maritim merupakan kelanjutan dari visi poros maritim dunia pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang belum tuntas hingga kini.
“Nah pertanyaannya, berani tidak, capres-cawapres menguatkan poros maritim dunia? Mampu tidak menggoyang dan mengontrol dunia dengan kekuatan ekonomi maritmnya?” tegas dia.
Pria asal Sumbawa itu melanjutkan bahwa Indonesia memiliki 4 selat strategis dunia dan potensi sumber daya laut yang luar biasa sangat memungkinkan untuk menjadi pengontrol ekonomi maritim global.
Tentunya, lanjut dia, para capres-cawapres memiliki gagasan yang memperkuat potensi tersebut. Maka dari itu, sangat penting gagasan tersebut terjabarkan dalam debat mendatang.
"Jangan jadikan gagasan maritim, hanya investasi infrastruktur dari China yang melahirkan utang banyak itu. Evaluasi maritim saat ini penting dilakukan oleh para capres-cawapres,” tandasnya.
