Berita

PDI Perjuangan/Ist

Politik

Sebut Jokowi Petugas Partai, Suara PDIP di Pemilu 2024 Tergerus

RABU, 20 DESEMBER 2023 | 09:31 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Terdapat beberapa faktor penyebab turunnya suara PDIP di Pemilu 2024. Antara lain yang paling dominan adalah blunder PDIP menyerang Presiden Joko Widodo (Jokowi), penolakan gelaran Piala Dunia U-20 dan menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai petugas partai.

Hal itu terpotret dalam survei terbaru LSI Denny-JA bertajuk “Akhir Dominasi PDIP di 2024?” yang dikutip redaksi, Rabu (20/12).

“Penurunan suara PDIP terjadi karena blunder serangan PDIP ke Jokowi, penolakan Piala Dunia U-20 dan penyebutan Presiden Jokowi sebagai petugas partai,” ujar Direktur LSI Denny-JA, Adjie Alfaraby dalam keterangannya.


Terkait penyebutan Jokowi petugas partai, kata Adjie, mayoritas publik tidak sepakat dengan labelisasi PDIP terhadap orang nomor satu di Indonesia tersebut.

“Yang kurang/tidak setuju dengan penyebutan presiden sebagai petugas partai sebesar 69,9 persen,” kata Adjie.

Berkenaan dengan itu, kata Adjie, pemilih yang merasa puas dengan kinerja Jokowi akhirnya beralih ke Partai Gerindra.

Dengan kata lain, lanjut Adjie, kenaikan suara Gerindra terjadi karena  kenaikan dukungan dari pemilih yang puas terhadap Jokowi, dan Prabowo semakin populer. Sedangkan, elektabilitas pribadi Prabowo sudah melewati 40 persen.

“Jika tren ini terus berlanjut, dukungan PDIP bisa kembali ke era sebelum Jokowi jadi presiden,” pungkas Adjie.

Survei LSI Denny-JA ini menggunakan metodologi multi-stage random sampling dengan jumlah responden 1200 responden yang tersebar di seluruh Indonesia dengan teknik pengumpulan data wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner.

Survei ini digelar pada 20 November-3 Desember 2023 dan dilengkapi dengan riset kualitatif, dengan margin of error ± 2,9 persen.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya