Berita

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis (tengah)/RMOL

Politik

TPN Ganjar-Mahfud: Pemilu 2024 Berpotensi Jadi yang Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

MINGGU, 17 DESEMBER 2023 | 01:00 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengecam aksi pencopotan 70 lebih alat peraga kampanye (APK) Mahfud MD di sejumlah titik di Banten, disusul pelarangan pemasangan baliho wajah Ganjar-Mahfud di sejumlah tempat di wilayah tersebut.

Seperti diungkap Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, selain peristiwa di Banten, pihaknya mengamati banyak pelanggaran sistematis lain yang terjadi di sejumlah daerah.

Ia lantas mencontohkan terkait netralitas aparatur sipil negara, dukungan aparat hingga politisasi bansos, serta larangan kehadiran pasangan calon Ganjar-Mahfud di acara-acara tertentu.


Menurutnya, jika cara-cara seperti itu tetap dibiarkan terjadi, Todung menyebut bahwa Pemilu 2024 akan dicatat oleh sejarah sebagai pemilu terburuk.

“Jika pelanggaran-pelanggaran seperti itu tak dikoreksi, maka Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2024 akan menjadi pemilu penuh dengan cacat, tidak melahirkan pemerintahan yang punya legitimasi, serta menjadi proses pemilu paling buruk dalam sejarah Indonesia,” kata Todung di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara Nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/12).

Todung yang adalah Wakil Ketua Panwaslu Pusat pada Pemilu 1999 ini mengajak para penyelenggara Pemilu 2024 untuk kembali kepada Undang-undang Pemilu dan Peraturan KPU (PKPU) serta Bawaslu untuk memastikan keadilan bagi semua kandidat pasangan capres-cawapres yang berlaga di pesta demokrasi lima tahunan.

“Kami meminta aparat pemerintahan, baik sipil maupun militer untuk menjaga harkat pemilu dan pilpres menjadi pemilihan umum yang bersih serta menghadirkan legitimasi bagi pemerintahan yang dihasilkan,” tambahnya.

Lebih jauh, Todung menegaskan bahwa pihaknya telah mengkomunikasikan ke Bawaslu terkait peristiwa di Banten. Ia berharap segera dilakukan investigasi dan ada sanksi tegas atas tindakan oknum yang tak bertanggung jawab tersebut.

“Itu jelas terencana, bukan spontanitas. Hanya kelompok tertentu yang bisa melakukan hal tersebut,” pungkasnya.

Turut hadir saat jumpa pers sejumlah Jurubicara TPN Ganjar-Mahfud, yakni Ruhut Sitompul, Chico Hakim, Rinto Wardana, dan Boy Agustinus Sahala Pratama.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya