Berita

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis (tengah)/RMOL

Politik

TPN Ganjar-Mahfud: Pemilu 2024 Berpotensi Jadi yang Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

MINGGU, 17 DESEMBER 2023 | 01:00 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengecam aksi pencopotan 70 lebih alat peraga kampanye (APK) Mahfud MD di sejumlah titik di Banten, disusul pelarangan pemasangan baliho wajah Ganjar-Mahfud di sejumlah tempat di wilayah tersebut.

Seperti diungkap Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, selain peristiwa di Banten, pihaknya mengamati banyak pelanggaran sistematis lain yang terjadi di sejumlah daerah.

Ia lantas mencontohkan terkait netralitas aparatur sipil negara, dukungan aparat hingga politisasi bansos, serta larangan kehadiran pasangan calon Ganjar-Mahfud di acara-acara tertentu.


Menurutnya, jika cara-cara seperti itu tetap dibiarkan terjadi, Todung menyebut bahwa Pemilu 2024 akan dicatat oleh sejarah sebagai pemilu terburuk.

“Jika pelanggaran-pelanggaran seperti itu tak dikoreksi, maka Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2024 akan menjadi pemilu penuh dengan cacat, tidak melahirkan pemerintahan yang punya legitimasi, serta menjadi proses pemilu paling buruk dalam sejarah Indonesia,” kata Todung di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara Nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/12).

Todung yang adalah Wakil Ketua Panwaslu Pusat pada Pemilu 1999 ini mengajak para penyelenggara Pemilu 2024 untuk kembali kepada Undang-undang Pemilu dan Peraturan KPU (PKPU) serta Bawaslu untuk memastikan keadilan bagi semua kandidat pasangan capres-cawapres yang berlaga di pesta demokrasi lima tahunan.

“Kami meminta aparat pemerintahan, baik sipil maupun militer untuk menjaga harkat pemilu dan pilpres menjadi pemilihan umum yang bersih serta menghadirkan legitimasi bagi pemerintahan yang dihasilkan,” tambahnya.

Lebih jauh, Todung menegaskan bahwa pihaknya telah mengkomunikasikan ke Bawaslu terkait peristiwa di Banten. Ia berharap segera dilakukan investigasi dan ada sanksi tegas atas tindakan oknum yang tak bertanggung jawab tersebut.

“Itu jelas terencana, bukan spontanitas. Hanya kelompok tertentu yang bisa melakukan hal tersebut,” pungkasnya.

Turut hadir saat jumpa pers sejumlah Jurubicara TPN Ganjar-Mahfud, yakni Ruhut Sitompul, Chico Hakim, Rinto Wardana, dan Boy Agustinus Sahala Pratama.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya