Berita

Ilustrasi pemilihan umum di Pakistan/Net

Dunia

Kepala Polisi Pakistan Usul Tambahan Dana 100 Juta Rupee dan 20 Ribu Personel untuk Amankan Pemilu

MINGGU, 17 DESEMBER 2023 | 00:35 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Dalam upaya mengamankan penyelenggaraan pemilu di Pakistan, Kepala Polisi kota Karichi, Khadim Rind, meminta dukungan biaya 100 juta rupee Pakistan (sekitar Rp5,4 miliar) serta lebih dari 20 ribu personel kepada pemerintah.

Berdasarkan laporan yang dimuat Dawn, Jumat (15/12), dukungan itu adalah untuk membantu mengamankan jalannya penyelenggaraan pemilu pada 8 Februari mendatang.

Dalam pertemuan terkait persiapan pemilu, pejabat senior pemerintah Sindh dan perwakilan dari berbagai unit polisi membahas langkah-langkah keamanan, termasuk usulan mengenai alokasi tenaga kerja, dan anggaran untuk pemilu tersebut.


"Kapolri meminta tambahan tenaga kepada para petinggi birokrasi kota dan provinsi," tulis Dawn dalam laporannya, seperti dikutip ANi News, Sabtu (16/12).

Saat ini, pihak kepolisian meminta pemerintah untuk menyediakan personel dari Departemen Cukai, Sel Anti-Perambahan dan departemen lainnya untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja. Karena mereka memperkirakan akan membutuhkan sekitar 45 ribu tenaga kerja untuk memberikan keamanan selama pemilu.

Tak hanya permintaan tambahan personel, pertemuan itu juga membahas proposal anggaran sebesar 100 juta rupee untuk menutup biaya pelaksanaan tugas keamanan selama proses pemungutan suara.

Dengan usulan tersebut, Khadim Rind menekankan bahwa mereka akan memberikan keamanan maksimal untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama Pemilihan Umum 2024.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya