Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Net

Bisnis

Bayar Sejumlah Tagihan, Kemenkeu Siap Cairkan Dana Rp 540 Triliun dalam Dua Pekan

SABTU, 16 DESEMBER 2023 | 12:30 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kementerian Keuangan berencana mengucurkan dana sebesar Rp 540 triliun dalam dua pekan terakhir tahun ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa pencairan tersebut akan dilakukan untuk membayar berbagai tagihan, termasuk subsidi dan kompensasi.

"Kita masih punya separuh bulan sampai 29 Desember. Saya sampaikan dalam 2 minggu ke depan ada Rp 540 triliun kita akan bayar berbagai tagihan-tagihan, jadi dua pekan ke depan luar biasa sangat besar operasi APBN kita," kata Sri Mulyani, dalam konferensi pers APBN KiTa pada Jumat (15/12).


Dijelaskan Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, sebagian besar dana tersebut akan dialokasikan untuk pembayaran kompensasi dan subsidi.

"Di paruh kedua bulan Desember ini, ada belanja sekitar Rp500 triliun lebih, termasuk pembayaran subsidi dan kompensasi yang mencapai lebih dari Rp85 triliun. Itu menjadi bagian dari belanja besar di akhir tahun ini," jelas Isa.

Isa juga menyampaikan bahwa tren belanja pada tiga tahun terakhir telah menunjukkan peningkatan signifikan, terutama pada bagian belanja kementerian atau lembaga di penghujung tahun.

Dalam periode ini, realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) rata-rata tercatat mencapai sekitar 95 persen dari alokasi yang telah tersedia.

Adapun hingga (12/12), realisasi belanja negara mencapai Rp2.588,2 triliun, atau 83,03 persen dari alokasi belanja negara tahun ini yang sebesar Rp3.117,2 triliun.

Realisasi belanja negara itu turun bila dibandingkan dengan penyerapan di periode yang sama pada 2022 sebesar Rp2.698,4 triliun, hal ini disebabkan oleh perlambatan penyerapan belanja non K/L, terutama terkait subsidi dan kompensasi, karena penurunan harga minyak dunia, sehingga mengakibatkan  belanja untuk kompensasi dan subsidi energi menjadi lebih rendah.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya