Berita

Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo/Ist

Politik

Kampanye di Babelan, Ganjar: Indonesia Perlu Satu Kanal Pengaduan Masyarakat

JUMAT, 15 DESEMBER 2023 | 13:31 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah Indonesia ke depan memerlukan satu kanal pengaduan masyarakat untuk merespon segala persoalan yang dirasakan masyarakat.

Sebab, dengan adanya satu kanal aduan, pemerintah mendapatkan informasi tentang situasi dan kondisi di lapangan dengan sangat mudah.

Demikian disampaikan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo saat bertemu dengan masyarakat petani dan nelayan di Babelan, Bekasi, Jumat (14/12).


"Nanti kalau curhat itu langsung masuk data, laporannya lebih gampang, biar segera diberikan kepada yang berwenang. Satu kanal, pengaduan ini sekaligus memutus rantai birokrasi yang panjang," tegasnya.

Menurut Ganjar, yang demikian itulah sebagai pengejawantahan dari pelayanan sat-set, adapun caranya sangat cepat dan berjalan tas-tes.

Dengan kanal itu, lanjut Ganjar, beragam persoalan seperti masalah kelangkaan pupuk, kebutuhan nelayan, sampah lingkungan, bahan bakar minyak (BBM), petani, obat-obatan dan lainnya bisa diserap yang kemudian nanti bisa ditindaklanjuti dalam bentuk program dari masing-masing instansi berwenang.

Ia mencontohkan persoalan lainnya, semisal pendataan warga miskin. Apalagi jika keluarga miskin tersebut ada anak-anak usia sekolah.

Nantinya pemerintah akan memberikan beasiswa sampai kuliah ke perguruan tinggi.

Ganjar mengenang ketika menjabat Gubernur Jawa Tengah, di mana ketika itu Pemprov Jateng dia mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Lanjutnya, anak-anak disekolahkan di sana, kemudian diinapkan. Mulai dari seragam dan makan ditanggung Pemprov Jateng selama tiga tahun.

"Inilah pekerjaan rumah kami. Inilah yang akan kita serap untuk jadi program," demikian Ganjar.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Jaksa Agung: Ini Saatnya, Badai Harus Berlalu

Rabu, 02 September 2026 | 22:09

Dugaan Pelanggaran Etik, Perwira Polri Dilaporkan ke Propam

Rabu, 02 September 2026 | 21:49

BPOM Butuh Anggaran Rp2,4 Triliun, Rp509 Miliar Khusus Kawal MBG

Rabu, 02 September 2026 | 21:21

DPR Minta Pelaku Pembakaran Hutan Dihukum Mati

Rabu, 02 September 2026 | 21:04

Halmahera Tengah Diguncang Gempa, Belasan Rumah dan Faskes Rusak

Rabu, 02 September 2026 | 20:45

Polri Ujung Tombak Demokrasi dalam Aksi 27 Agustus

Rabu, 02 September 2026 | 20:22

Keluarga Indonesia Diajak Siapkan Warisan Bermakna

Rabu, 02 September 2026 | 19:46

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

Rabu, 02 September 2026 | 19:30

Siswa Tak Libur di Tengah Kabut Asap, Kadisdik Kalteng Diminta Tak Asal Ambil Keputusan

Rabu, 02 September 2026 | 19:23

Indonesia Tak Bisa Akal-akali Alokasi Jemaah Haji dari Arab Saudi

Rabu, 02 September 2026 | 19:17

Selengkapnya